Yusril Sebut Celah Permenkes Soal PSBB Sulit Menegakkan Disiplin Masyarakat

Yusril Sebut Celah Permenkes Soal PSBB Sulit Menegakkan Disiplin Masyarakat
PERISTIWA | 6 April 2020 06:48 Reporter : Fikri Faqih

Merdeka.com - Ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 masih menyisakan celah.

"PSBB tidak bersifat birokrasi semata, tetapi juga berisi pedoman untuk melaksanakan PSBB," katanya seperti dilansir dari Antara, Minggu (5/4).

Dia menjelaskan hal yang terkait birokrasi, yakni mengenai tata cara permohonan penetapan dan pengakhiran PSBB. Hal lainnya mengatur lebih perinci pelaksanaan PSBB yang sangat singkat diatur dalam UU maupun dalam PP.

Menurutnya, yang sulit diatur dalam Permenkes tersebut adalah aturan-aturan untuk menegakkan disiplin masyarakat dalam melaksanakan PSBB, terutama pengenaan sanksinya.

Yusril mengatakan, sanksi hanya dapat diatur dalam UU, sementara UU Karantina Kesehatan sama sekali tidak mengatur sanksi bagi mereka yang melanggar PSBB. Dalam Permenkes diatur tentang keharusan daerah bekerja sama dengan aparat keamanan dalam hal ini polisi.

"Akan tetapi, apa yang menjadi kewenangan polisi juga tidak ada diatur dalam UU, kecuali diberlakukan karantina wilayah. Sekarang ini Kapolri sudah keluarkan maklumat tetapi maklumat itu sejatinya adalah sebuah 'pengumuman' tentang sesuatu, bukan berisi norma hukum yang mengatur kewenangan, hak, kewajiban, dan seterusnya," jelasnya.

1 dari 1 halaman

Dia juga menyoroti istilah dalam Permenkes terkait dengan daerah 'berkoordinasi' dengan aparat keamanan.

"Seperti apa koordinasi itu, tidak begitu jelas. Permenkes memang tidak bisa mengatur detail tentang koordinasi seperti ini. Seharusnya, lebih detil diatur dalam PP yang bisa mengatur lintas sektoral," ungkapnya.

Soal sanksi, lanjut dia, Permenkes memang tidak bisa disalahkan. Yusril menyatakan, sanksi pidana pelanggarnya dipenjara 1 tahun atau dikurung 3 bulan atau didenda Rp 1 miliar hanya bisa diatur dalam UU.

"PP saja tidak bisa mengatur, apalagi permen. Celakanya, UU Karantina Kesehatan tidak mengatur masalah ini. Itu sebabnya sejak lebih sebulan yang lalu saya katakan sebaiknya Presiden terbitkan perppu yang komprehensif untuk menghadapi Covid-19," katanya.

Alasannya, ucap dia, UU Kesehatan, UU Wabah Penyakit, dan UU Karantina Kesehatan sangat tidak memadai untuk menghadapi wabah Covid-19 tersebut.

"Akan tetapi, Pemerintah tidak mau terbitkan perppu. Nah, akhirnya peraturan apa pun yang dibuat dengan mengacu pada tiga UU di atas, semuanya serba tanggung. Dengan demikian, Permenkes masih menyisakan celah bagi mereka untuk melanggar PSBB karena tidak ada sanksi yang mengatur," tutupnya. (mdk/fik)

Baca juga:
Permenkes PSBB, DPR Sayangkan Pemda Tak Diberi Wewenang Tentukan Nasib
Kak Seto Ingatkan Orang Tua Lebih Sabar Jadi Guru Saat Anak Belajar di Rumah
Lockdown Jakarta Tak Lagi Relevan untuk Cegah Penyebaran Corona
Ridwan Kamil Ujicoba PSBB, Karantina Parsial Desa & Kelurahan di Jabar Cegah Corona
8 Manfaat Social Distancing, Kurangi Penyebaran Virus Corona Hingga Perbaiki Keuangan
Moody's: Karantina Wilayah Mendorong Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi Lebih Dalam
Cerita Ketua Forum RT/RW DKI Soal Inisiatif Warga Karantina Wilayahnya

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami