1463 TPS di Kabupaten Purbalingga Masuk Kategori Rawan
POLITIK | 16 April 2019 09:07 Reporter : Abdul Aziz

Merdeka.com - Sebanyak 1.463 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Purbalingga untuk pemilihan umum 2019 masuk kategori rawan. Jumlah TPS rawan ini kurang lebih separuh dari jumlah total TPS di Purbalingga yakni 2.898 TPS.

Komisioner Bawaslu Purbalingga Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga, Misrad mengatakan TPS kategori rawan merupakan hasil pemetaan Bawaslu yang dilakukan sejak tanggal 6-11 April kemarin.

Pengkategorian TPS rawan tersebut didasari adanya praktik pemberian uang atau barang di masa kampanye di TPS. Terdapat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu suku, ras, agama dan golongan di sekitar TPS. Selain itu, petugas KPPS berkampanye di lokasi TPS. Lokasi TPS berada di posko tim kampanye dan caleg serta terdapat logistik pemungutan suara yang mengalami kerusakan.

"Bawaslu telah melakukan pencegahan terhadap potensi yang ada, serta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengambil langkah pencegahan. Selebihnya tentu pengawasan yang intensif oleh jajaran pengawas Pemilu di beberapa TPS rawan tersebut," katanya di Media Center Bawaslu Purbalingga, Senin (15/4).

Pengkategorian TPS rawan juga didasari sejumlah hal lain yakni adanya Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), adanya Daftar Pemilih Khusus (DPK). Atau lokasinya dekat dengan rumah sakit, dekat perguruan tinggi dan dekat lembaga pendidikan.

Terkait proses pemungutan suara, Ketua Bawaslu Purbalingga, Imam Nurhakim menjelaskan adanya ketentuan baru yang perlu dipahami baik oleh penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, maupun para pemilih. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 yaitu pada pukul 13.00 waktu setempat.

Mekanismenya Ketua KPPS mengumumkan yang diperbolehkan memberikan suara hanya pemilih yang sedang menunggu gilirannya untuk memberikan suara dan telah dicatat kehadirannya dalam formulir model C7.DPT-KPU, model C7.DPTb-KPU dan model C7.DPK-KPU.

" Atau pemilih yang telah hadir dan sedang dalam antrean untuk mencatatkan kehadirannya dalam formulir model C7.DPT-KPU, model C7.DPTb-KPU, dan model C7.DPK-KPU," katanya.

(mdk/fik)