Anggota DPR Prediksi Anggaran Pemindahan Ibu Kota Bakal Membengkak

POLITIK | 27 Agustus 2019 13:03 Reporter : Ahda Bayhaqi

Merdeka.com - Anggota Komisi II DPR Yandri Susanto menilai pemindahan ibu kota yang telah diumumkan Presiden Jokowi belum tepat karena pertumbuhan ekonomi saat ini melambat. Belum lagi, dia memprediksi anggaran Rp466 triliun untuk memindahkan ibu kota bakal membengkak.

"Menurut kami anggaran Rp500 T itu pasti lebih, itu pasti akan membengkak," ujar Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/8).

Salah satu alasan anggaran bisa membengkak karena pemindahan ASN dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Ditambah, anggota dewan dan lembaga tinggi negara juga bakal pindah.

"Berapa tiket yang harus ditanggung oleh negara kalau misalkan selama belum ada tempat tinggal tetap mereka apakah negara akan menanggung biaya tiket biaya perumahan biaya hidup di sana," kata Yandri.

Sedangkan, anggota Fraksi PAN itu menyoroti utang negara yang masih menumpuk. Belum lagi masalah kemiskinan masih menjadi persoalan. Karena itu, dia menyarankan Presiden Joko Widodo mengatasi masalah di Jakarta lebih dahulu.

"Menurut kami, belum saatnya. Jadi kalau ada problem di ibu kota negara ayo kita atasi dulu," ucapnya.

Sementara, Jokowi dinilai belum sesuai aturan untuk memindahkan ibu kota. Karena belum ada undang-undang yang menjadi dasar pemindahan ibu kota.

Diberitakan, Presiden Joko Widodo memutuskan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur, sebagai ibu kota negara (IKN) baru.

Jangan Lewatkan:

Ikuti Polling Menteri Favoritmu, Mana yang Layak Dipertahankan? Klik disini

Baca juga:
Fahri Nilai Naskah Jokowi Soal Pemindahan Ibu Kota Kayak Draf Pengembang
Ibu Kota Pindah, Kemacetan Jakarta Berkurang Tetapi Tidak Hilang
Fahri Hamzah: Tidak Boleh Kita Bangun Jantung Negara Pakai Uang Swasta
Pemerintah Masih Kaji Skema Investasi Swasta di Ibu Kota Baru
Media Asing Soroti Pemindahan Ibu Kota, Sebut Jakarta akan Tenggelam
UU dan Pembebasan Lahan Jadi PR Utama Pemerintah dalam Pembangunan Ibu Kota Baru

(mdk/bal)