Anggota Pansus IKN Minta Pemerintah Selesaikan Masalah Pertanahan di Ibu Kota Baru

Anggota Pansus IKN Minta Pemerintah Selesaikan Masalah Pertanahan di Ibu Kota Baru
Guspardi Gaus. ©2021 Merdeka.com
NEWS | 19 Januari 2022 08:41 Reporter : Muhammad Genantan Saputra

Merdeka.com - Anggota Pansus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN), Guspardi Gaus meminta pemerintah dapat transparan terkait penanganan status penataan dan pengelolaan pertanahan di Ibu Kota baru. Pasalnya, status kepemilikan tanah yang akan dijadikan lokasi Ibu Kota cukup beragam seperti hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), tanah adat dan lain sebagainya.

"Terkait masalah pertanahan dalam RUU IKN diharapkan keterbukaan Pemerintah terkait dengan penataan dan pengelolaan pertanahan, seperti status tanah, dan lain sebagainya. Hal ini mengingat status kepemilikan tanah yang akan dijadikan lokasi Ibu Kota Negara (IKN Nusantara) cukup beragam, mulai hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), tanah adat dan lain sebagainya," katanya di Jakarta, Rabu (19/1).

Dia menyatakan, hal itu penting agar tidak memunculkan persoalan baru baik di bidang sosial dan ekonomi di kemudian hari. Begitu juga terkait penataan ruang di wilayah IKN.

“Pemerintah mesti memperhatikan secara serius perihal penataan tata ruang dan lingkungan," ujar anggota komisi II DPR RI ini.

lebih lanjut, Guspardi mengapresiasi anggota pansus RIUU IKN yang telah mendukung dan menyetujui usul Fraksi PAN tentang ditambahkan dan dicantumkannya frasa azas "Ketuhanan" dalam RUU IKN. Sebab, azas ini penting untuk dijadikan dasar dalam pembuatan peraturan perundang undangan, khususnya RUU Ibu Kota Negara Nusantara (IKN Nusantara).

"Begitu juga tentang azas dalam pelaksanaan Pembangunan Fraksi PAN juga menambahkan frasa "Keadilan" dalam RUU IKN," tutup politisi PAN itu. (mdk/fik)

Baca juga:
Anggaran Pembangunan Ibu Kota Baru Masuk ke Program PEN
Penampakan Desain Istana Kepresidenan di Ibu Kota Baru
Polri Lakukan Persiapan Penempatan Personel di Ibu Kota Negara Baru
Konektivitas Jadi Fokus Pertama dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara
UU IKN Disahkan, DPR akan Bahas RUU Tentukan Nasib Jakarta
Ibu Kota Negara Pindah, Pemprov DKI Janji Tetap Percantik dan Atasi Banjir Jakarta
Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota Setelah Jokowi Keluarkan Kepres

Baca berita pilihan dari Merdeka.com

Mari bergabung di Grup Telegram

Merdekacom News Update

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami