Arteria Dahlan 'Kebal Hukum' di Kasus Bahasa Sunda, Ini Dasar Hukumnya

Arteria Dahlan 'Kebal Hukum' di Kasus Bahasa Sunda, Ini Dasar Hukumnya
Arteria Dahlan. ©2017 dok foto dok ri
NEWS | 20 Januari 2022 19:01 Reporter : Muhammad Genantan Saputra

Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan dilaporkan ke polisi. Hal ini buntut dari ucapannya yang menyinggung SARA tentang budaya sunda.

Majelis Adat Sunda bersama perwakilan adat minang dan sejumlah komunitas adat kesundaan melaporkan Arteria Dahlan ke Polda Jabar, Kamis (20/1).

Dalam rapat dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin, Arteria minta Kajati yang menggunakan bahasa sunda dalam rapat dipecat. Ucapan ini menyulut kemarahan masyarakat sunda.

Namun perlu diingat, sebagai anggota DPR, Arteria tidak bisa sembarangan diperiksa oleh penegak hukum. Sebab, wakil rakyat ini memiliki hak imunitas.

DPR memiliki hak imunitas dimana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden jika diperiksa oleh penegak hukum. Tetapi hak tersebut tidak berlaku bila anggota dewan disangka tindak pidana tertentu.

Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah (UU MD3):

Pasal 243 Berbunyi:

Ayat 1: Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR

Ayat 2: Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di dluar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR.

Ayat 3: Anggota DPR tidakd apat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.

Ayat 4: Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dinyatakan sebagai rahasia negara menurut ketentuan perundang-udangan.

Sementara pasal 245 berbunyi:

(1) Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

(2) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR:

a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;

b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup atau

c. disangka melakukan tindak pidana khusus

2 dari 3 halaman

Sempat Digugat ke MK

Hak imunitas anggota DPR ini pernah digugat oleh sejumlah pihak pada 2018 lalu. Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018 diajukan Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), Husdi Herman, serta Kurniawan.

Sedangkan perkara Nomor 17/PUU-XVI/2018 diajukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang diwakili Grace Natalie selaku Ketua Umum dan Raja Juli Antoni selaku Sekretaris Jenderal.

Terakhir, perkara Nomor 18/PUU-XVI/2018 diajukan Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dan Josua Satria Collins.

Pemohon menguji Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4) huruf a dan c, Pasal 122 huruf k, serta Pasal 245 ayat (1) UU MD3.

Aturan yang dipersoalkan Pemohon, yakni mengenai pemanggilan paksa oleh DPR terhadap warga masyarakat dan badan hukum yang berbasis organisasi kemasyarakatan. Pemohon mendalilkan pasal-pasal tersebut merupakan bentuk upaya menghadap-hadapkan institusi DPR dengan warga masyarakat selaku pemegang kedaulatan.

Hal ini menjadi kontradiktif dengan desain konstitusional DPR yang dihadirkan sebagai instrumen untuk mengontrol perilaku kekuasaan bukan perilaku rakyat.
Sementara itu, terkait aturan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sebagaimana seperti tercantum dalam Pasal 122 huruf k UU MD3, Pemohon menilai aturan tersebut bertentangan dengan desain konstitusional DPR.

Dalam pasal a quo diatur bahwa MKD dapat mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Untuk itulah, Pemohon meminta pasal-pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam sidang MK kala itu, Arteria Dahlan mewakili DPR bersaksi di depan mahkamah. Menurut dia, hak imunitas anggota DPR RI bertujuan untuk melindungi dan mendukung kelancaran tugas dan wewenang sebagai wakil rakyat.

Arteria menyebut tujuan pokok hak imunitas parlemen adalah melindungi anggota parlemen dari tekanan yang tidak semestinya.

“Hak imunitas membolehkan anggota parlemen untuk bebas berbicara dan mengekspresikan pendapat mereka tentang keadaan politik tertentu tanpa rasa khawatir akan mendapatkan tindakan balasan atas dasar motif politik pula, atau motif politik tertentu,” jelasnya dalam sidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Aswanto tersebut.

Keberadaan hak imunitas, kata Arteria, akan menjadikan anggota DPR RI dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya secara efektif untuk menyuarakan kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, dan kepentingan negara. Meski demikian, pelaksanaannya harus tetap dalam koridor ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi abuse of power.

Selain itu, Arteria menjelaskan, hak imunitas diatur dalam Pasal 20A ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal tersebut, menyatakan, “Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain, undang-undang dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.”

Kemudian, Arteria pun menyinggung tentang aturan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang dapat mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Kewenangan tersebut bertujuan untuk penguatan DPR RI dalam rangka menjaga marwah dan martabat parlemen. Ini juga bentuk penguatan terhadap kedaulatan rakyat, sekaligus penghormatan terhadap lembaga daulat rakyat.

“Karena kepentingan menjaga kehormatan DPR RI dan anggota DPR RI bukan ditujukan untuk melindungi kepentingan DPR dan anggota DPR RI semata, tetapi untuk melindungi kepentingan rakyat, menjaga daulat rakyat, tetapi untuk rakyat yang secara umum. Sebab apabila lembaga penyelenggara kedaulatan rakyat, yaitu DPR RI lemah, maka berpotensi melahirkan dominasi kekuasaan eksekutif yang berimplikasi pada lemahnya pengawasan dan penyimpangan yang lebih besar dan justru merugikan rakyat itu sendiri,” jelasnya.

Sementara Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Ninik Hariwanti menyatakan pengaturan terkait tugas MKD untuk dapat mengambil tindakan hukum atau tindakan lain terhadap hal-hal yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR dalam undang-undang a quo telah disepakati bersama oleh pemerintah dan DPR. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

3 dari 3 halaman

Putusan MK

MK membatalkan sejumlah pasal imunitas yang baru dibuat oleh DPR.

Pasal yang batalkan MK, yakni pasal 73 ayat (3), (4), (5), dan (6). Pasal itu terkait dengan kewenangan DPR memanggil paksa dan menyandera dengan bantuan Polri terhadap setiap orang yang tidak hadir saat dipanggil DPR sebanyak tiga kali.

Selain itu, MK juga membatalkan pasal 122 huruf (l) tentang fungsi MKD mengambil langkah hukum kepada perseorangan, kelompok, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

MK juga diketahui membatalkan kewenangan MKD di dalam pasal 245 yang memberi pertimbangan terhadap anggota DPR yang dipanggil atau dimintai keterangan dalam sebuah tindak pidana. MK menyatakan pemanggilan anggota DPR cukup melalui persetujuan tertulis dari presiden.

(mdk/rnd)

Baca juga:
VIDEO: Ridwan Kamil Sampai Seniman Sunda Sindir Arteria Dahlan Pakai Kata 'Ujug-Ujug'
Penjelasan Arteria Dahlan Gunakan Nomor Polisi Sama di Lima Mobil
Dilaporkan Majelis Adat Sunda, Arteria Dahlan Siap Patuhi Pemanggilan Polisi
PDIP Beri Sanksi Peringatan ke Arteria Dahlan Karena Pendukung di Jabar Terusik
Arteria Dahlan Dilaporkan Majelis Adat Sunda ke Polda Jabar soal Polemik Bahasa Sunda

Baca berita pilihan dari Merdeka.com

Mari bergabung di Grup Telegram

Merdekacom News Update

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami