Bantah Data Jokowi, DPR Bilang Kemenkes Sudah Serap 47,49% Anggaran

Bantah Data Jokowi, DPR Bilang Kemenkes Sudah Serap 47,49% Anggaran
POLITIK | 30 Juni 2020 13:01 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyatakan, pihaknya telah memanggil Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto untuk memberikan klarifikasi terkait informasi rendahnya penyerapan anggaran Kemenkes.

Namun, Saleh menyebut apa yang disampaikan di publik tersebut berbeda dengan apa yang dipaparkan di Komisi IX DPR.

"Benar bahwa penyerapan anggaran di kementerian kesehatan belum maksimal. Tetapi bukan sebesar 1,53 persen. Penyerapannya, jauh di atas angka tersebut. Komisi IX juga mempersoalkan penyerapan anggaran kemenkes. Tetapi data yang dipaparkan kepada kami, jauh berbeda dari apa yang disebutkan presiden,” katanya di Jakarta, Selasa (30/6).

Wakil ketua fraksi PAN itu menyatakan, Dari data yang ada, anggaran kementerian kesehatan awalnya adalah sebesar Rp57,3 T. Setelah penyesuaian dan tambahan anggaran untuk peserta BPJS JKN, anggarannya menjadi Rp76,5 T.

“Dalam paparan yang disampaikan kepada kami, serapan anggaran Kemenkes per 18 Juni 2020 sudah mencapai 47,49 persen,” katanya.

1 dari 2 halaman

Selain anggaran yang disebutkan di atas, Kemenkes, lanjut Saleh, juga mendapatkan alokasi anggaran untuk penanggulangan covid-19. Dari anggaran yang disebut sebesar Rp75T, sampai sejauh ini yang disetujui oleh kementerian keuangan hanya Rp25,7 T. Dengan demikian, alokasi akhir anggaran kemenkes adalah Rp102,2 T.

“Perlu diketahui, bahwa dari alokasi anggaran sebesar Rp25,7 T tersebut, yang terealisasi baru sebesar Rp345 miliar. Sisanya, masih dalam proses revisi DIPA. Bahkan ada yang masih proses pembahasan. Nah, kalau masih proses revisi DIPA, lalu apakah kesalahannya ada pada kementerian kesehatan? Ini yang menurut saya perlu diklarifikasi agar tidak simpang siur,” ucapnya.

Saleh menilai, menteri kesehatan sepantasnya memberikan penjelasan kepada masyarakat. Sebab, anggaran penanganan covid-19 yang ada jauh dari yang diusulkan oleh kemenkes. Selain itu, proses realisasinya juga sangat lambat. Lambatnya realisasi ini dikhawatirkan akan berdampak langsung bagi masyarakat. Sebab, penyebaran Covid-19 sampai saat ini masih tinggi.

“Menkes perlu juga melaporkan hal ini kepada presiden secara langsung. Dengan begitu, presiden bisa mendapatkan informasi yang berimbang dari berbagai kementerian yang ada,” tandasnya.

2 dari 2 halaman

Jokowi Marah

rev1

Seperti diketahui, Presiden Jokowi mengungkap kekesalannya dalam rapat kabinet 18 Juni 2020 lalu. Dia jengkel melihat para menteri masih tampak biasa saja dalam menghadapi krisis akibat Covid-19.

Dia menyinggung Kemenkes. Dari Rp75 triliun anggaran, baru terserap 1,53 persen saja.

"Misalnya saya berikan contoh, bidang kesehatan, itu dianggarkan Rp75 triliun. Rp75 triliun itu baru keluar 1,53 persen coba, uang beredar di masyarakat ke-rem ke situ semua," kata Jokowi melalui tayangan video yang diunggah di akun Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6). (mdk/rnd)

Baca juga:
Jokowi Ingatkan Kepala Daerah Segera Belanjakan APBD
Jokowi Minta Pemda Maksimalkan Keluarkan Anggaran Kesehatan dan Bansos
Jokowi Ingatkan Ganjar: Jangan Paksa New Normal Tanpa Perhatikan Kesehatan
Pantau Anggaran Belanja, Jokowi akan Tegur Menteri yang Lambat
Menteri Bikin Jengkel Jokowi dari Sudut Pandang Parpol Pendukung
Kunker ke Jateng, Jokowi Tinjau Posko Penanganan Covid-19 hingga Proyek Padat Karya

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Pariwisata Banyuwangi Bersiap Menyambut New Normal

5