Bawaslu Kabupaten Bogor Disebut Tak Serius Tanggapi Persidangan DKPP

POLITIK | 27 November 2018 20:22 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan sanksi teguran keras kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten Bogor. Hal itu terkait laporan yang diajukan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jaro Ade Ruhandi dan Inggrid Maria Palupi Kansil (Jadi).

Putusan dengan nomor 209/DKPP-PKE-VII/2018 terkait pelanggaran kode etik KPU dan Panwaslu Kabupaten Bogor yang diajukan pasangan Jadi.

Kuasa hukum paslon Jadi, Herdiyan Nuryadin mengatakan, salah satu kasus yang disidangkan DKPP soal daftar pemilih tetap (DPT) Kabupaten Bogor.

Dalam tabel Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota atau Formulir Model DB1-KWK pada halaman 2-3 di Kolom Data Penggunaan Surat Suara tertulis jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 persen yakni 3.382.191 surat suara.

Ketika merujuk pada jumlah DPT Kabupaten Bogor 3.294.825 pemilih yang dimuat dalam Berita Acara KPU Kabupaten Bogor, maka jumlah 2,5 persen dari jumlah pemilih tetap seharusnya 82.371 surat suara. Ini berarti jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 3.377.195 pemilih.

"Artinya KPU Kabupaten Bogor diduga telah mencetak dan menerima surat suara melebihi jumlah," kata Herdiyan, Senin (26/11).

Ia berkeyakinan ada selisih surat suara sejumlah 4.495 yang dicetak KPU Kabupaten Bogor. Jumlah ini melebihi semestinya dari 2,5 persen menjadi 2,65 persen.

"Sesuai fakta dalam pelaksanaan Pilkada, KPU dan Panwaslu tegas bersalah melanggar etik," ujar Herdiyan.

Herdiyan menilai Panwaslu Kabupaten Bogor tidak serius menanggapi persidangan DKPP RI. Buktinya jawaban tertulis Panwaslu Kabupaten Bogor selaku teradu, tidak lengkap apalagi tidak disertai bukti-bukti dan penyajian.

"Jawaban tertulisnya tidak mencerminkan Lembaga Pengawas Pemilu Tingkat Kabupaten yang saat ini telah berkedudukan tetap," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor Irvan Firmansyah masih belum bisa dihubungi untuk dimintai komentarnya terkait sanksi tersebut. Nomor ponsel Irvan tidak aktif saat coba dikonfirmasi. (mdk/ded)

Baca juga:
Sidang gugatan di MK, kubu Ade-Inggrid ungkap penggelembungan daftar pemilih tambahan
KPU tetapkan Bima Arya-Dedie Rachim Sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor
MK terima gugatan Ade Ruhandi-Inggrid Kansil dalam Pilkada Bogor
Paslon yang kalah kompak nilai ada kecurangan dalam rekapitulasi Pilbup Bogor
Rekapitulasi KPU Bogor: Bima Arya - Dedie Rachim menang dengan 43,64 persen suara
Unggul di semua kecamatan, Bima Arya menang versi quick count Pilwalkot Bogor

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.