Bawaslu Minta Mendagri Keluarkan Edaran Soal Netralitas ASN saat Pilkada

POLITIK | 17 Januari 2020 18:43 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Usai bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD, Bawaslu menyambangi Mendagri Tito Karnavian. Pertemuan dengan Tito membahas netralitas ASN saat Pilkada 2020.

"Kita sampaikan pertama terkait upaya pencegahan yang kami lakukan soal netralitas ASN dan netralitas pejabat di daerah. Jadi kemarin misalnya ketentuan di UU (nomor 10 tahun 2016) tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota ada ketentuan larangan petahana untuk melakukan mutasi pejabat di lingkungannya," jelas Ketua Bawaslu Abhan, di Kemendagri, Jakarta, Jumat (17/1).

Abhan meminta Mendagri mengeluarkan surat edaran kepada kepala-kepala daerah yang akan maju di Pilkada untuk tidak memutasi bawahannya sampai penetapan calon terpilih.

"Sudah melakukan upaya pencegahan dengan mengirim surat ke seluruh daerah dan Wali Kota dan Gubernur untuk tidak melakukan mutasi pejabat. Dan batas akhirnya 8 Januari karena dilarang itu 6 bulan sebelum penetapan calon," ungkap Abhan.

1 dari 1 halaman

Kemendagri, kata Abhan, mendukung usulan tersebut dengan mengeluarkan surat agar netralitas ASN terjaga.

"Koordinasi kami dengan Mendagri di respon nanti Kemendagri akan mengeluarkan surat edaran dan sebagainya agar tidak terjadi pelanggaran soal netralitas ASN," pungkasnya. (mdk/ray)

Baca juga:
Gibran Blusukan Temui Bos Batik Danarhadi
Datangi Kantor Mendagri, Menko Polhukam Bahas Persiapan Pilkada 2020
Kemendagri Bakal Cek Anggaran Pilkada Serentak 2020 di Berbagai Daerah
Pilkada Sumut, Bobby Nasution Merapat ke Gerindra dan Menanti Restu Prabowo
Temui Mendagri Tito, Khofifah Bahas Persiapan Pilkada 2020

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.