Beredar Surat Pencairan DP Mobil Senilai Ratusan Juta Buat Anggota DPR

Beredar Surat Pencairan DP Mobil Senilai Ratusan Juta Buat Anggota DPR
POLITIK | 8 April 2020 20:58 Reporter : Wilfridus Setu Embu

Merdeka.com - Beredar surat Sekretariat Jenderal dan Bandan Keahlian DPR RI yang akan memberikan bantuan uang muka pembelian kendaraan pribadi anggota DPR sebesar Rp116.650.000. Pemberian bantuan uang muka tersebut disampaikan dalam surat dengan Nomor SJ/4824/Setjen dan BK DPR RI/PK.02/4/2020 tertanggal 6 April 2020.

Surat tersebut berisikan pemberian uang muka bagi anggota DPR RI yang dilantik pada Oktober tahun lalu.

"Sehubungan dengan itu, maka yang terhormat Bapak/Ibu anggota DPR RI, yang dilantik tanggal 1 Oktober 2020 akan dibayarkan uang muka untuk pembelian kendaraan perorangan sebesar Rp. 116.650.000 dipotong pajak penghasilan 15 persen dan akan ditransfer langsung melalui rekening Bank Mandiri anggota DPR pada 7 April 2020," bunyi surat yang ditandatangani Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar.

surat pencairan dp mobil anggota dpr

©2020 Merdeka.com

Saat dikonfirmasi, Iskandar memastikan, rencana pemberian uang muka tersebut ditunda. Dia mengaku, penundaan dilakukan pada tanggal 7 April 2020, atau sehari setelah surat tersebut diterbitkan.

"Itu kan sudah dipending ya," katanya saat dihubungi merdeka.com, Rabu (8/4).

Dia menjelaskan, berdasarkan Perpres 54/2020 terjadi pemangkasan anggaran belanja Kementerian dan Lembaga. Termasuk DPR RI. Anggaran untuk yang dipangkas tersebut, jelas dia, dialihkan untuk penanganan Covid-19 secara nasional.

"Anggarannya dialihkan untuk program lain, khususnya penanganan Covid-19," urainya.

Semula, anggaran belanja DPR RI untuk tahun 2020 sebesar Rp5,118 triliun. Setelah adanya pemangkasan, anggaran belanja DPR menjadi Rp4,897 triliun.

"Yang dipotong lebih besar dari itu. DPR dipotong anggarannya Rp220 miliar. Iya lebih dari Rp220 miliar untuk penghematannya," tandasnya. (mdk/fik)

Baca juga:
Perppu Corona Dinilai 'Kebiri' Kewenangan DPR Bahas Duit Negara
DPR Ingin Pemerintah Punya Prediksi Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19
Politikus Gerindra: Bahas RUU Omnibus Law Tak Bisa Dikebut Semalam
Komnas HAM Minta Pemerintah Tunda Rencana Pengesahan RKUHP
Fakta Nasib THR PNS Hingga Anggota DPR di Tengah Wabah Corona
DPR Minta Pemerintah Cari Jalan Keluar Cegah Krisis Ekonomi Akibat Corona

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami