BPN Prabowo Jamin Pendidikan Lebih Baik Tanpa Ujian Nasional

POLITIK | 18 Maret 2019 23:04 Reporter : Sania Mashabi

Merdeka.com - Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Yandri Susanto menilai, menghapus Ujian Nasional (UN) akan membawa membuat dunia pendidikan lebih baik. Hapus UN salah satu program unggulan Prabowo-Sandi di Pilpres 2019.

"Tapi kami yakin dengan penghapusan Ujian Nasional itu bisa membuat dunia pendidikan kita semakin nyaman, semakin baik," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/3).

Yandri mengatakan, sampai saat ini penyelenggaraan UN masih memiliki banyak keburukannya. Mulai dari kebocoran soal ujian dan biaya yang terlalu mahal.

"Selama ini kan Ujian Nasional sering heboh, masalah kebocoran ujian, biaya mahal, banyak orang tidak bisa bayar sesuatu hal yang menghambat ujian itu, kemudian ada permainan, ada joki dan sebagainya," ungkapnya.

"Saya kira dan tidak elok bagi Prabowo-Sandi, di tiga tahun (SMA) itu hanya ditentukan hanya beberapa hari, beberapa soal," sambungnya.

Tambah politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini, tidak baik jika hanya mengandalkan beberapa hari untuk kehidupan para pelajar melalui UN. Padahal pelajar itu sudah belajar beberapa tahun.

"Kan itu bisa, tapi dia tidak ditentukan oleh keseragaman soal waktu orang lulus atau tidak lulus, berhasil atau tidak berhasil," ucapnya.

Diketahui, terkait kurikulum pendidikan, Sandiaga akan memfokuskan kepada pembangunan karakter budi pekerti. Sandiaga lantas mengutip pernyataan seorang pelajar asal Pamekasan bernama Salsabila Umar yang mengeluh kurikulum yang terlalu berat.

Dia pun berjanji akan menghapus ujian nasional (UN), dan menggantinya dengan program penerusan minat dan bakat.

"Kami akan menghapus ujian nasional. (UN) ini adalah biaya pendidikan tinggi. UN tidak berkeadilan. Kami ganti dengan penerusan minta dan bakat. Mereka (pelajar) akan mampu diarahkan ke ekonomi kreatif atau bidang lain sesuai kemampuannya," kata Sandiaga.

Baca juga:
Sandi akan Hapus Ujian Nasional, BPN Sebut Selama Ini jadi Beban Pelajar
Ketua DPR Nilai UN Penting Agar Kualitas Pendidikan di Daerah Tak Jomplang
Proses penyaluran dinilai jadi celah bocornya soal USBN
Usulan moratorium UN ditolak Jokowi, ini kata Mendikbud
Mendikbud ngotot moratorium UN namun pasrah jika ditolak Jokowi
Moratorium UN ditolak, DPR sudah ingatkan Mendikbud soal kajiannya
Komisi X DPR setuju moratorium UN, tapi harus jelas kajiannya

(mdk/rnd)