BPN Prabowo Nilai Tol di RI Jauh dari Standar yang Ditetapkan
POLITIK | 11 Februari 2019 21:13 Reporter : Muhammad Genantan Saputra

Merdeka.com - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara menilai bahwa pembangunan jalan tol yang dilakukan pemerintahan saat ini masih jauh dari standar yang sudah ditetapkan. Menurutnya, masalah tersebut juga tengah disorot oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Suhendra menjelaskan, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 16/PRT/M/2014.

"Kalau saya harus jujur menyampaikan bahwa hampir semua ruas tol di Indonesia masih jauh dari pemenuhan poin persyaratan yang tertuang dalam peraturan tersebut," ujar Suhendra dalam keterangan tertulis, Senin (11/2).

Dia menilai, salah satu standar pelayanan yang saat ini belum dipenuhi pemerintah kepada masyarakat pengguna jalan tol adalah lampu penerangan jalan (PJU) disepanjang jalan tol yang mana harus terpasang 100 persen.

"Begitu juga pagar pengaman (guardrail) yang juga harus terpasang 100 persen, pagar rumija, terdapat bengkel dan lain sebagainya. Semua hal tersebut harus terpenuhi SPM-nya selama jalan tol tersebut beroperasi," lanjut Suhendra.

Pernyataan Suhendra ini sekaligus membantah argumen pemerintah yang menyatakan bahwa sarana atau fasilitas tersebut akan disesuaikan seiring bertambahnya volume dan arus lalu lintas pada jalan tol.

"Ini pernyataan yang keliru, tidak berdasar dan cenderung tidak memahami peraturan perundang-undangan. Dalam SPM Jalan Tol tersebut, semua sudah diatur persyaratan-persyaratan teknis jalan tol dan persyaratan non teknisnya," terangnya.

Sebagai contoh, lanjut Suhendra, tentang kondisi permukaan jalan tol yang harus memenuhi standar teknis yang disyaratkan. Seperti jalan tol tidak boleh terdapat lubang, keretakan sepanjang jalan utama dan bahu jalan. Sebab, kata dia hal itu akan berpengaruh pada keselamatan dan keamanan pengguna jalan tol.

"Jadi sederhananya, karena pengguna jalan sudah membayar tarif tol, maka hak pengguna jalan tol juga harus terpenuhi. Hak mendapatkan kelancaran, kenyamanan, keamanan dan keselamatan selama menggunakan jalan tol," tandas mantan Staf Khusus Menteri PUPR tersebut.

Baca juga:
Tarif Tol Disebut Termahal se-Asia Tenggara, KSP Tekankan Manfaat Pada Kinerja Usaha
Bos PINA Soal Tarif Tol RI Termahal se-ASEAN: Tahun Pembuatan Berpengaruh
Bantah Tim Prabowo, Bappenas Sebut Jalan Tol Sumber Pertumbuhan Ekonomi
Said Didu: Jalan Tol yang Untung di Indonesia Cuma Tiga
Said Didu Ungkap Penyebab di Balik Tarif Tol Indonesia Termahal se-Asia Tenggara
Bos Bappenas Usul Ada Tarif Khusus Truk di Jalan Tol

(mdk/eko)