'Calon Tunggal Berubah dari Cara Mengatasi Kebuntuan Menjadi Memastikan Kemenangan'

'Calon Tunggal Berubah dari Cara Mengatasi Kebuntuan Menjadi Memastikan Kemenangan'
POLITIK | 4 Agustus 2020 21:51 Reporter : Rifa Yusya Adilah

Merdeka.com - Fenomena calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia sudah bukan hal baru. Sejak tahun 2015, sudah ada 28 kandidat yang menjadi calon tunggal di Pilkada.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengatakan, fenomena ini muncul karena di sebagian daerah memang tidak ada kandidat yang berani dan mampu memenuhi syarat pencalonan. Beratnya persyaratan pencalonan menjadi pemicu kehadiran calon tunggal.

"Berat dan mahalnya syarat untuk menjadi calon perseorangan menjadi salah satu pemicu kehadiran calon tunggal. Ketentuan syarat dukungan kursi DPRD 20 persen atau 25 persen pemilu DPRD," katanya dalam diskusi 'Pilkada, Antara Dinasti dan Calon Tunggal' yang diselenggarakan Perludem, Selasa (4/8).

Saat ini, fenomena calon tunggal sudah bertransformasi sebagai strategi baru untuk memenangkan Pilkada. Cara memenangkannya, tentu dengan menghambat kehadiran pasangan calon lainnya. Calon tunggal dinilai bisa mengatasi kebuntuan politik.

"Calon tunggal bertransformasi dari upaya mengatasi kebuntuan politik menjadi cara memastikan kemenangan lebih awal, menghindari kompetisi tanpa kehadiran calon lain," ujar Titi

Dari sisi persyaratan pencalonan, Titi menilai harus ada improvisasi. Ada tiga hal terkait persyaratan pencalonan yang menurutnya harus diubah.

Pertama, syarat untuk maju sebagai calon independen harus dipermudah, namun mereka harus dikenakan deposit sejumlah uang sebagai syarat. Ini bisa memitigasi praktek korupsi. Selain itu bisa menjadi ukuran kemampuan finansial para calon.

"Syarat untuk maju sebagai calon independen harus dipermudah namun harus dikenakan deposit sebagai syarat. Ini sudah dilakukan di beberapa negara di dunia," terangnya.

Selanjutnya, kader partai yang maju harus menjadi anggota partai minimal 3 tahun sebelum pencalonan. Termasuk juga Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI/Polri wajib mundur 3 tahun sebelum pencalonan Pilkada.

Baca Selanjutnya: Sebenarnya telah ada sejumlah upaya...

Halaman

(mdk/fik)

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami