Cegah Paham Radikal, PKB Minta Pemerintah Perketat Seleksi CPNS

Cegah Paham Radikal, PKB Minta Pemerintah Perketat Seleksi CPNS
POLITIK | 8 Februari 2020 04:32 Reporter : Randy Ferdi Firdaus

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yaqut Cholil Qoumas meminta pemerintah perketat seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2020 yang sedang berlangsung. Terutama melakukan penyaringan terhadap CPNS yang intoleran dan berpaham radikal.

"Pemerintah perlu melakukan sejumlah antisipasi terhadap proses seleksi agar tidak kecolongan tersusupi CPNS yang intoleran dan berpaham radikal, atau malah sudah terafiliasi dengan organisasi radikal," tegas Yaqut kepada wartawan, Jumat (7/2).

Menurut pria yang akrab disapa Gus Yaqut ini, kalau perlu dilakukan screening terhadap CPNS yang sudah lolos tes tahap pertama sebelum mengikuti tes selanjutnya. Hal ini penting, kata dia, mengingat ada banyak kasus dugaan ASN yang terpapar paham radikal belakangan ini.

"Harus ada langkah preventif. Tidak cukup, misalnya, dengan menandatangani pernyataan mengakui Pancasila dan NKRI saja. Sudah banyak contoh, PNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN) terpapar radikalisme. Perlu ada peraturan pemerintah yang mengatur soal ini," kata Gus Yaqut, yang juga Ketua DPP PKB.

1 dari 1 halaman

Mengutip survei Alvara Research Center, Gus Yaqut mengatakan, banyak PNS tidak setuju dengan ideologi Pancasila namun setuju dengan ideologi Islam. "Bahkan, tak sedikit PNS yang setuju dengan model khilafah sebagai bentuk negara, daripada NKRI.

"Memang mayoritas PNS masih memilih Pancasila dan NKRI, namun ini potensi yang tidak bisa dianggap sepele. Potensi radikalisme dan toleransi ini terjadi pada aparatur negara. Ini berbahaya. Sebab itu, harus ada antisipasi, sistem seleksi yang jelas. Belum lagi bicara kalangan yang terpapar lewat kajian-kajian keagamaan di lingkungannya bekerja," ungkap Gus Yaqut.

Untuk diketahui, survei Alvara membeberkan hasil sebanyak 19,4 persen PNS lebih memilih ideologi lain, yakni Islam dibandingkan dengan Pancasila dan sebanyak 22,2 persen setuju dengan konsep khilafah. (mdk/rnd)

Baca juga:
Mahasiswa UMY dan Pengajar Bimbel Ketahuan Jadi Joki CPNS di Makassar
Kejadian Heboh Seputar CPNS 2019 Sejauh ini, Ada Peserta Kontraksi Saat Tes
Tes SKD CPNS Mulai Diselenggarakan Hari Ini
Ekspresi Para Peserta Tes CPNS
Tingkat Kesulitan Soal SKD CPNS 2019 Berbeda Tiap Daerah
42 Instansi Lakukan Tes CPNS 2019 Hari ini, 32.000 Pelamar Ikut Serta

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami