Demi Pemilu Jurdil, Adhyaksa Dault Minta 17,5 Juta DPT Invalid Dihapus
Merdeka.com - Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Adhyaksa Dault, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghapus 17,5 juta data invalid dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) jika tidak bisa diselesaikan.
Hal tersebut disampaikan Adhyaksa dalam diskusi 'DPT Bermasalah Ancaman Legitimasi Pilpres' yang di gelar di Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandi, Jalan Hos Cokroaminoto No 93, Jakarta Pusat, Selasa (2/4).
"Kami meminta kepada KPU karena tinggal 15 hari lagi kapan deadlinenya. Tapi kami juga meminta untuk dihapus saja," ujar Adhyaksa di lokasi.
Relawan Prabowo-Sandi tersebut ingin pemilu serentak 2019 berjalan Jurdil dan Luber. Maka dari itu, Adhyaksa mendesak DPT bermasalah segera dihapuskan supaya tak terjadi kecurangan.
"Oleh karena itu pilpres ini harus berkualitas oleh karenanya relawan meminta DPT 17,5 juta dihapuskan," tegasnya.
Menurut Adhyaksa, masalah DPT ini disebabkan kesalahan KPU yang hanya mengambil data pemilih muda dan data pemilih pensiunan dari Dukcapil.
"17,5 Juta masih invalid karena KPU tidak mengambil data dari Dukcapil. Yang diambil hanya data usia muda dan pensiunan, malah sisianya ngambil data lama. Kalau tidak bisa dihapus dalam dua tiga hari ini untuk segera dihapus saja," tandasnya.
Untuk diketahui, BPN mendorong KPU segera menyelesaikan 17 juta DPT yang masih bermasalah. Dari jumlah itu banyak nama nama pemilih yang ganda, tanggal lahir sama dan lain sebagainya. BPN khawatir masalah itu berpotensi kecurangan yang di manfaatkan untuk Pemilu Serentak pada 17 April 2019 mendatang.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Skandal pungli di Rutan KPK itu diduga melibatkan 93 pegawai.
Baca SelengkapnyaOTT terkait kasus dugaan korupsi pemotongan insentif ASN Sidoarjo yang mencapai Rp2,7 Miliar.
Baca SelengkapnyaDPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Aksi pelaku itu diduga disebabkan emosi dan tidak terima ditegur pengurus pesantren karena merokok saat jam puasa.
Baca SelengkapnyaMenteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, data petugas pemilu 2024 yang meninggal tahun ini turun jauh ketimbang tahun 2019.
Baca SelengkapnyaMasyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaData KPU per Senin 19 Februari 2024 mencatat jumlah petugas Pemilu meninggal dunia mencapai 71 orang.
Baca SelengkapnyaDaftar Pemilih Tetap (DPT) merujuk pada daftar yang berisikan nama-nama warga negara yang memenuhi syarat untuk memberikan hak suara dalam sebuah pemilihan umum
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca Selengkapnya