Demokrasi di Indonesia Lemah jika Partai Oposisi semakin Berkurang

Demokrasi di Indonesia Lemah jika Partai Oposisi semakin Berkurang
Ilustrasi Pemilu. ©2015 Merdeka.com
POLITIK | 13 Maret 2021 11:47 Reporter : Ahda Bayhaqi

Merdeka.com - Pengamat politik SMC Saiful Muzani menyatakan iklim demokrasi Indonesia dalam ancaman bahaya. Dia menilai kekuatan oposisi untuk checks and balances sebagai kontrol pemerintah saat ini hanya dilakukan dua partai yakni Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kini setelah adanya kisruh KLB Demokrat, kekuatan oposisi makin menipis.

"Sekarang Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko ditetapkan menjadi ketua Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB) di Sumatera Utara. Bila hasil KLB ini diterima pemerintah dan menang di pengadilan jika AHY menggugat, bisa dipastikan Demokrat juga akan bergabung dengan pemerintah. Maka tinggal ada PKS sebagai oposisi. Kekuatannya sekitar 8 persen saja," katanya dalam keterangan, Sabtu (13/3/2021).

Dengan adanya potensi Demokrat bergabung ke pemerintah, maka hal itu berarti ancaman demokrasi bangsa Indonesia. "Bila tinggal delapan persen oposisi, maka checks and balances bisa dikatakan hilang dalam demokrasi kita. Dan demokrasi yang demikian sebenarnya bukan demokrasi, setidaknya demokrasi yang lemah," ujarnya.

Apalagi, PKS yang memiliki politik Islam, lanjutnya, akan membuat seolah pemerintah versus wakil umat Islam.

"PKS akan menjadi oposisi tunggal dengan kekuatan yang tak berarti. Ini punya konsekuensi lain jumlah yang tak puas dengan kinerja pemerintah memang bukan mayoritas tapi cukup besar, sekitar 30 persen. Ini lahan cukup luas untuk membesarkan PKS," terangnya.

"Karakteristik PKS selama ini adalah berpolitik dengan narasi Islam. Dengan posisi PKS sebagai oposisi tunggal, maka seolah-olah PKS-lah yang menjadi wakil umat Islam berhadapan dengan pemerintah. Narasi ini bertemu dengan fakta bahwa umat Islam memang terbelah secara politik," tambahnya.

Mujani mencontohkan kasus Pilpres 2019 di mana umat Islam terbelah dua. "Di dua Pilpres terakhir, umat Islam terbelah dua. Yang membuat Jokowi menang di dua Pilpres itu adalah pemilih nonmuslim. Dengan PKS sebagai oposisi tunggal, polarisasi politik karena identitas kemungkinan akan semakin dalam. Demokrasi dan stabilitas politik kita dalam ujian berat," tandasnya. (mdk/cob)

Baca juga:
Mengenal Apa yang Dimaksud dengan Demokrasi, Ini Sejarah Singkat & Ciri-Ciri Dasarnya
Jusuf Kalla: Demokrasi Kita Terlalu Mahal, Jadi Tak Berjalan Baik
Indeks Demokrasi Indonesia Menurun, Ini Tanggapan Istana
Indeks Demokrasi 2020: Indonesia di Urutan 64, Digolongkan Demokrasi Belum Sempurna
Pergub DI Yogyakarta Dinilai Ancam Demokrasi, Ini Isinya
Komnas HAM dan Jokowi Diskusi Soal Membangun Demokrasi Tanpa Kekerasan

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami