Demokrat Minta KPU Kaji Ulang Wacana Larang Eks Koruptor Ikut Pilkada

POLITIK | 14 November 2019 14:05 Reporter : Ahda Bayhaqi

Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan meminta KPU mengkaji kembali wacana pelarangan eks napi korupsi mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Dia minta KPU konsultasi untuk mencari jalan yang terbaik dengan Komisi II DPR.

"Mungkin baiknya harus ada pertemuan yang lebih baik antara KPU dan Komisi II yang terkait untuk membicarakan mana yang terbaik," ujar Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/11).

Syarief berdalih, mantan koruptor itu berhak dipilih. Lantaran, sudah menebus pidananya dengan menjalani hukuman.

"Para koruptor itu sudah menjalani hukuman. Kemudian kalau dia sudah menjalani hukuman berarti dia sudah artinya menebus apa yang sudah pernah dilakukan," ujarnya.

"Kalau (larangan) itu diberlakukan lagi, tentunya menurut UU kan juga secara pasti setiap warga negara kan berhak memilih dan dipilih," lanjut Syarief.

1 dari 1 halaman

Biarkan Masyarakat Memilih

Syarief tidak khawatir eks napi koruptor mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Dia beralasan, masyarakat bisa memilih mana calon kepala daerah yang berintegritas.

"Jadi masyarakat juga akan memberikan justifikasi bahwa faktor integritas ini harus menjadi prioritas juga di dalam memilih," sebutnya.

Dia meminta KPU untuk menjelaskan lebih komprehensif terkait wacana larangan tersebut.

"Ya saya pikir harus ada penjelasan dulu lah yang lebih komprehensif di Komisi II," kata Syarief. (mdk/bal)

Baca juga:
Rapat Dengan DPR, KPU Usul Aturan Larangan Eks Koruptor Maju Pilkada Ada di PKPU
Bertemu Jokowi, KPU Ingin Larangan Eks Napi Koruptor Nyalon Pilkada Diatur UU
PKS Dukung Wacana Evaluasi Pilkada Langsung untuk Memperbaiki Sistem
Johan Budi Dukung Eks Napi Korupsi Dilarang Maju Pilkada
Wacana Larangan Eks Napi Koruptor Maju Pilkada, Tito Serahkan ke Masyarakat
Mendagri Utamakan Aspirasi Publik Soal Wacana Eks Koruptor Dilarang Ikut Pilkada