Demokrat Minta Pembahasan RUU Omnibus Law Ditunda, Fokus Penanganan Covid-19

Demokrat Minta Pembahasan RUU Omnibus Law Ditunda, Fokus Penanganan Covid-19
POLITIK | 1 April 2020 20:01 Reporter : Bachtiar Alam

Merdeka.com - DPR baru saja membuka masa sidang ketiga tahun 2019-2020 yang sempat tertunda karena pandemi virus Covid-19. Kendati dalam keadaan genting, Fraksi NasDem mendesak pimpinan segera membahas RUU Omnibus Law.

Anggota Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, tak sepakat dengan usulan Fraksi NasDem. Menurutnya, alangkah baik bila DPR sebagai wakil rakyat fokus bekerja yang ada kaitannya dengan penanganan pandemi Covid-19.

"Saat ini wabah Covid-19 sangat mengkhawatirkan masyarakat, oleh karena itu sekali lagi alangkah bijaknya kita tunda dulu dan fokus penanganan Covid-19," ungkap Herman yang juga Anggota Komisi IV DPR RI saat dihubungi, Rabu (1/4).

Dia menambahkan, ada hal yang lebih penting yakni perubahan APBN untuk penangan Covid-19 dan memperkuat jaringan pengamanan sosial di bidang ekonomi pascapandemi virus corona.

"Namun demikian jika melihat sekala prioritasnya, sebaiknya kita fokus dulu terhadap penanganan virus corona dan dampaknya," kata dia.

Herman mengakui memang RUU Omnibus Law Cipta Kerja hasil inisiatif pemerintah sudah dikirim ke DPR dan sesuai jadwal akan dibahas melalui fraksi-fraksi di DPR pada Masa Persidangan III DPR Tahun 2019-2020.

"Memang pemerintah di masa sidang sebelumnya telah mengirimkan draf RUU Ombibus Law Cipta Kerja sebagai usul inisiatif pemerintah. Untuk selanjutnya tentu DPR sesuai dengan ketatanegaraan akan menindaklanjuti dengan membuat daftar inventarisasi masalah fraksi-fraksi terkait dengan RUU tersebut," katanya.

Tetapi, dia menyarankan terhadap produk RUU yang kontroversial harus tetap memperhatikan masukan masyarakat.

"Setiap produk DPR dan Pemerintah yang masih kontroversi dan menuai banyak protes di masyarakat, perlu dilakukan sosialisasi dan konsultasi yang memadai. Apalagi undang-undang penggunanya kan masyarakat, maka harus sesuai dengan harapan dan aspirasi masyarakat," terangnya.

"Kami Fraksi Demokrat akan tetap mendalami RUU Omnibus Law Cipta Kerja dengan menampung harapan masyarakat," sambung dia. (mdk/lia)

Baca juga:
Di Tengah Pandemi Corona, Fraksi NasDem Dorong DPR Segera Bahas Omnibus Law
Kartu Prakerja Resmi Diluncurkan, Tiap Peserta Bisa Dapat Dana Hingga Rp7 Juta
Gara-Gara Corona, Pembahasan Omnibus Law di DPR Kemungkinan Ditunda
PKS Ungkap Isi Pertemuan SBY dan Sohibul Iman
Kadin Akui Ada Pemotongan Pesangon di Omnibus Law Cipta Kerja
PKS dan Demokrat Belum Tentukan Sikap Soal Omnibus Law

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami