Demokrat Soroti Asal Usul dan Penyaluran Anggaran Penanggulangan Covid-19

Demokrat Soroti Asal Usul dan Penyaluran Anggaran Penanggulangan Covid-19
POLITIK | 1 April 2020 13:49 Reporter : Wilfridus Setu Embu

Merdeka.com - Politisi Partai Demokrat Syarief Hasan anggaran Rp405,1 triliun yang disiapkan pemerintah untuk menanggulangi Covid-19. Dia menilai langkah pemerintah sudah tepat dengan sejumlah catatan yang harus diperhatikan.

"Kalau soal kecukupan (anggaran) relatif. Namun kebijakan ini sudah baik dengan catatan," kata dia, saat dihubungi merdeka.com, Rabu (1/4).

Salah satu catatan yang disebut Syarief terkait kelompok sasaran dari anggaran tersebut. Kelompok masyarakat bawah dan rentan harus menjadi fokus pemerintah.

"Harus terarah penggunaannya untuk masyarakat bawah, terdampak Corona dan pelaku usaha UMKM dan anggota koperasi yang terdampak," ujarnya.

Selain itu, anggaran sebesar itu, harus benar-benar dikawal penggunaannya. Check and balance, tegas dia harus ditingkatkan.

"Check and balance ditingkatkan, baik oleh eksekutif maupun legislatif," ungkapnya.

Secara terpisah, Politisi Renanda Bachtar pun menilai langkah pemerintah sudah tepat jika menilik adanya kebutuhan di tengah masyarakat. Tapi pengawasan tetap harus dilakukan.

"Penganggaran Rp405,1 triliun yg disiapkan pemerintah untuk menanggulangi Covid-19 beserta dampaknya sudah benar dari sisi kebutuhannya, tapi perlu kita awasi dari sisi asal sumber dana dan pengalokasiannya, apakah sudah tepat, proporsional dan antisipasi kemungkinan kebocorannya," ujar dia.

Dia pun berharap, anggaran sebesar Rp405,1 triliun tersebut merupakan hasil relokasi atau pun pemangkasan anggaran dari beberapa pos yang dapat ditunda belanjanya, seperti infrastruktur. Dia berharap, anggaran tersebut tidak berasal dari utang.

"Jangan sampai pemerintah tidak punya 'Sense Of Crisis', berhutang padahal bisa berhemat dengan memangkas proyek-proyek yang bisa ditunda. Ini krisis, jangan 'business as usual'," tegas dia.

Pemerintah, lanjut dia, harus menghitung dengan cermat biaya penanganan kesehatan dan dampak sosial ekonominya dengan alokasi yang tepat. Keselamatan jiwa rakyat harus menjadi komponen dan pertimbangan yang utama dan terpenting.

"Apakah alokasi Rp75 triliun dari Rp405,1 triliun khusus untuk penanganan kesehatan itu cukup atau kurang," terang dia.

Dia pun memberi awasan kepada para pemangku kebijakan. Jangan sampai para policy maker terkait pengadaan/persetujuan dana tersebut malah terlibat dalam penyalahgunaan dana.

"Jangan jadi bancakan parpol dan atau atas hasil kerjasama dengan pihak pelaksana/penyedia jasa. Jangan ada siapapun yang menari-nari di atas penderitaan saudara-saudara sebangsa dan setanah airnya," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah telah mengalokasikan penambahan anggaran belanja dalam APBN sebesar Rp405,1 triliun. Penambahan anggaran belanja tersebut ditujukan untuk penanganan Covid-19.

Dari total anggaran tersebut, akan dialokasikan Rp75 triliun untuk belanja bidang kesehatan dan Rp110 triliun untuk perlindungan sosial. Selanjutnya Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat serta Rp150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional. (mdk/gil)

Baca juga:
Amir Syamsuddin: Setop Proyek Mercusuar, Bantu Rakyat Kecil Hadapi Corona
Darurat Sipil, Pemerintah Kendalikan Publik Tapi Tak Mau Menanggung Hidup
Pejabat dan Anggota DPR Terkena Corona, Syarief Hasan Minta Jokowi Lockdown Jakarta
Ketua Umum Demokrat AHY Sampaikan Belasungkawa Wafatnya Ibunda Jokowi
Terhambat Corona, AHY Belum Rampung Susun Pengurus Baru Demokrat
Bupati Karawang Hadiri Kongres, Demokrat Pastikan Belum Ada Kader Tertular Corona

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami