Demokrat Tolak Pilkada 2024: 271 Plt Untungkan Jokowi dan Koalisi Pemerintah

Demokrat Tolak Pilkada 2024: 271 Plt Untungkan Jokowi dan Koalisi Pemerintah
pemungutan suara pilkada di tengah pandemi. ©2020 Liputan6.com/Faizal Fanani
NEWS | 24 Februari 2021 16:01 Reporter : Ahda Bayhaqi

Merdeka.com - Partai Demokrat menolak Pilkada digelar 2024. Salah satu alasannya karena akan memunculkan 271 daerah dijabat pejabat sementara selama kurang lebih 1-2 tahun karena Pilkada 2022 dan 2023 ditunda.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Renanda Bachtar menduga adanya 271 pejabat sementara akan menguntungkan pihak pemerintah dan partai koalisi.

"Kemendagri tentu akan menyerahkan seluruhnya kepada presiden. Kami menduga tentu dari 271 plt itu pengadaan plt sekian banyak yang diuntungkan tentu pihak Presiden dan koalisi partai politik," ujar Renanda dalam diskusi daring, Rabu (24/2).

Menurut Renanda, penundaan Pilkada akan merugikan banyak partai yang telah mengantar kepala daerah lima tahun sebelumnya. Partai tidak lagi punya kepanjangan tangan di daerah.

"Tentu partai politik ya yang sudah terpilih kepala daerahnya tidak punya lagi kepanjangan tangan menjadi pejabat yang bisa mewakili konstituen yang memilih di daerah. Bayangkan itu. Tentu partai politik itu akan dirugikan," kata dia.

Pejabat sementara ini juga menjadi masalah karena tidak punya kewenangan mengambil kebijakan strategis seperti kepala daerah definitif. Apalagi jika negara sedang fokus pemulihan ekonomi pasca pandemi, kepala daerah memiliki peran strategis.

Meski ada surat edaran Kemendagri menyebutkan kewenangannya disamakan, Renanda bilang aturan itu tidak bisa melangkahi aturan UU Administrasi Pemerintahan.

"Undang-undang menyatakan bahwa tidak ada kewenangan yang sama dan setara antara definitif dengan plt pjs," tegasnya.

Demokrat juga mempertanyakan darimana Kemendagri bisa mengambil pejabat sementara untuk mengisi kekosongan. Apalagi biru pejabat setingkat eselon I dan II. Renanda menolak jika diambil dari unsur TNI Polri.

"Kita tidak ingin karena kekurangan, TNI Polri ditarik untuk bisa menjabat posisi tersebut padahal kita tahu itu nanti mundur lagi demokrasi kita," tegasnya. (mdk/ray)

Baca juga:
Komisi III Minta Pemerintah Lanjutkan Pembahasan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan
NasDem Minta Keberatan Terhadap RUU Pemasyarakatan & RKUHP Harus Diakomodir
NasDem Nilai RUU Pemasyarakatan Harus Dikebut Karena Darurat Virus Corona
Pengamat Soal DPR Kebut RUU Kontroversial: Setop Aktivitas yang Bikin Kegaduhan
DPR Kebut Pembahasan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Dalam Satu Minggu

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami