Demokrat Tolak Usulan Presiden Dipilih Kembali oleh MPR

Demokrat Tolak Usulan Presiden Dipilih Kembali oleh MPR
Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon. ©2019 Liputan6.com
NEWS | 28 November 2019 14:44 Reporter : Sania Mashabi

Merdeka.com - Partai Demokrat menolak pengembalian mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden kembali oleh MPR. Hal itu dikatakan langsung oleh Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon.

"Sikap Demokrat dengan tegas menolak presiden kembali dipilih oleh MPR ya," kata Jansen dalam keterangan tertulisnya, Kamis (28/11).

Jansen mengatakan, hak memilih presiden secara langsung oleh rakyat tidak boleh dirampas. Pemilihan melalui MPR dianggap sama saja kembali ke era orde baru.

"Masa negeri berpenduduk 260 juta ini yang menentukan Presidennya hanya sembilan orang saja. Memilih langsung Presiden inilah salah satu hak politik yang hilang di era Orde Baru. Masak kita mau mundur kebelakang lagi," ungkapnya.

2 dari 3 halaman

Pilkada Langsung Harus Diperbaiki

Menurutnya jika ada kekurangan di pemilihan secara langsung baiknya diperbaiki saja. Misalnya memperketat pengawasan politik uang, menurunkan presidential treshold serta memisahkan pemilihan presiden dengan pemilihan legislatif.

"Jadi kami Demokrat menolak, mengembalikan kedaulatan rakyat memilih Presiden ini ke tangan MPR. Kalau ada kekurangan mari kita perbaiki," ucapnya.

3 dari 3 halaman

Usulan dari PBNU

Sebelumnya, Pimpinan MPR menemui Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (27/11). Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet serta pimpinan lain hadir sekitar pukul 14.00 WIB hingga pukul 16.30 WIB.

Dalam pertemuan tersebut membicarakan wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dan PBNU sepakat terkait hal tersebut merujuk pada Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama PBNU di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon pada 2012.

"Tentang pemilihan Presiden kembali MPR, itu keputusan munas NU di Kempek, Cirebon 2012. Kiai-kiai sepuh, waktu ada Kiai sahal pas mah hidup, Kiai Mustofa Bisri, menimbang mudharot dan manfaat, Pilpres langsung itu hight cost, terutama cost sosial," kata Said usai melakukan pertemuan bersama Bamsoet di Kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (27/11).

Baca juga:
PKB: Usulan PBNU Soal Presiden Dipilih MPR Kajian Para Ulama
PPP Minta Fraksi di DPR Tak Buru-buru Bersikap Soal Usulan Presiden Dipilih MPR
DPR Kaji Usulan PBNU Soal Presiden Kembali Dipilih MPR
Aburizal Bakrie: Golkar Harus Usung Kader Jadi Capres di 2024
PSI Usul Masa Jabatan Presiden Jadi 7 Tahun tapi Cukup Satu Periode

Baca berita pilihan dari Merdeka.com

Mari bergabung di Grup Telegram

Merdekacom News Update

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami