Demokrat: Usulan Pansus Jiwasraya Kok Mandek?

Demokrat: Usulan Pansus Jiwasraya Kok Mandek?
POLITIK | 18 Februari 2020 13:16 Reporter : Ahda Bayhaqi

Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Demokrat Syariefuddin Hasan mempertanyakan nasib usulan Pansus hak angket kasus Jiwasraya yang diinisiasi Fraksi Demokrat dan PKS. Sebab, hingga saat ini pimpinan DPR belum memberikan tanda-tanda usulan itu bakal dibawa ke rapat paripurna.

"Di pimpinan DPR kok mandek ya, mustinya dibawa ke paripurna ya," ujar Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2).

Di tengah menunggu kepastian dari pimpinan, Fraksi Demokrat tetap berupaya untuk melobi fraksi lain agar turut mendukung Pansus. Namun, Syarief menegaskan poinnya, usulan itu semestinya sudah sampai di paripurna.

"Sebenarnya bukan melobi tapi ini kewajiban pimpinan untuk mengakomodir semua itu dan dibawa ke paripurna," ujar Syarief.

Sebagian besar Fraksi di DPR tak mendukung Pansus. Hanya Demokrat dan PKS yang mengusulkan. PAN disebut akan mendukung setelah Zulkifli Hasan kembali terpilih sebagai ketua umum. Syarief mengatakan belum terjadi komunikasi dengan PAN soal Pansus Jiwasraya.

"Oh belum tapi mungkin fraksi ada komunikasi kali," sebutnya.

1 dari 1 halaman

Fraksi Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menyerahkan usulan pembentukan Panitia Khusus atau Pansus guna menindaklanjuti dugaan penyelewengan dana nasabah PT Asuransi Jiwasraya pada Selasa (4/2). Usulan tersebut diserahkan kepada Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin.

Anggota Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron mengatakan, partainya beserta PKS memutuskan untuk tetap memperjuangkan hak angket.

"Hari ini kami diterima oleh Pimpinan DPR Pak Azis. Alhamdulillah untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini adalah aspirasi yang tentu juga harus dijalankan oleh Pimpinan DPR," kata Herman di Nusantara V, Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (4/2).

Pasalnya, menurut anggota dewan Dapil Jawa Barat VIII itu, kasus Jiwasraya bukanlah kasus kelas teri. Kasus ini, merupakan kasus besar yang semestinya bisa diungkapkan secara jernih.

"Kedua kita juga ingin bahwa ada keseriusan untuk membongkar berbagai aspek yang ini juga meruntuhkan terhadap kepercayaan publik. Kalau kita tidak serius untuk menuntaskan terhadap Jiwasraya ini, kepercayaan publik juga akan luntur terhadap lembaga-lembaga keuangan," tegas dia.

Herman mengaku, pihaknya lebih memilih pembentukan Pansus Jiwasraya. Mengingat sudah ada tiga Panja masing-masing di Komisi III, Komisi VI, dan Komisi XI.

"Ayo kita gabungkan di dalam Pansus. Supaya kita bisa terkoordinasi komprehensif dan tuntas. Saya kira ini sebagai latar belakang yang ingin disampaikan," papar dia.

(mdk/cob)

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami