Diminati PDIP, Jadi Koordinator PKH Kerja yang Penuh Risiko

Diminati PDIP, Jadi Koordinator PKH Kerja yang Penuh Risiko
POLITIK | 6 Agustus 2020 14:09 Reporter : Rifa Yusya Adilah

Merdeka.com - DPP PDIP memerintahkan kadernya di daerah ikut seleksi menjadi koordinator Program Keluarga Harapan. Menjadi seorang koordinator PKH, bukan pekerjaan yang mudah. Penuh risiko dan tanggung jawab.

Pendamping PKH di satu kelurahan di Jateng, Agus mengatakan, mereka harus memastikan bantuan yang diberikan ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tepat sasaran.

Bukan hanya tepat sasaran saja, jumlahnya juga harus sesuai data yang valid. Data di lapangan berubah-ubah setiap waktu, bahkan setiap harinya. Para pendamping PKH harus memperbarui data yang kemudian di-input di aplikasi e-PKH.

"Kita harus memutakhirkan setiap ada perubahan data. Kita harus selalu update perubahan di lapangan, misalnya ada yang meninggal, melahirkan, atau ada yang anaknya sudah lulus," ujar Agus kepada merdeka.com, Rabu (5/8).

Menurut Agus yang juga merangkap sebagai koordinator kecamatan, data harus selalu diperbarui agar bantuan yang diberikan bisa akurat. Pasalnya, bantuan yang diberikan kepada setiap komponen keluarga berbeda-beda. Pada awalnya, bantuan berupa uang tunai tersebut diberikan setiap tahun.

Sejak pandemi Covid-19, bantuan diberikan setiap bulan, namun jumlahnya tidak berubah. Untuk ibu hamil, balita, dan penyandang disabilitas diberikan bantuan sebesar Rp200 ribu per bulannya. Sedangkan untuk anak SMA Rp166 ribu, SMP Rp125 ribu, dan anak SD Rp75 ribu per bulan. Setiap KPM, maksimal empat anak yang ditanggung.

Selain bantuan pada setiap anggota keluarga tersebut, ada pula bantuan tetap yang diberikan kepada setiap Keluarga. Pada tahun 2019, bantuan tetap untuk satu keluarga PKH reguler sebesar Rp550.000 per tahun. Sementara untuk PKH Akses atau khusus keluarga yang sulit terjangkau sebesar Rp1 juta.

Anggaran PKH setiap tahunnya selalu meningkat. Hal ini dikarenakan jumlah KPM juga meningkat. Berdasarkan data Kemensos, pada tahun 2016, ada 6 juta keluarga miskin yang masuk ke dalam KPM. Sehingga total anggarannya sebesar Rp10 Triliun.

Pada tahun 2018 Jumlah KPM naik menjadi 10 juta. Alokasi anggaran pun ikut naik menjadi Rp17,5 Triliun. Pada tahun 2019, target penerima PKH tetap 10 juta KPM, namun alokasi anggaran naik hampir dua kali lipat, yaitu sebesar Rp 32,65 Triliun.
Besarnya jumlah anggaran yang diberikan Kemensos kepada para KPM menjadi PR yang cukup berat bagi para pendamping PKH.

Baca Selanjutnya: Tanggung Jawab Besar...

Halaman

(mdk/rnd)

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami