DPD Demokrat Jateng Rapatkan Barisan, Ikrar Setia pada AHY dan SBY

Merdeka.com - DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Tengah bersama 35 DPC melakukan ikrar kesetiaan terhadap kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono. Ini dilakukan saat pelaksanaan Rapat Koordinasi Daerah 2021 di Semarang.

"Jadi kami anggap KLB di Deli Serdang ilegal. Instruksi dari pak SBY selalu Ketua Majelis Tinggi dan AHY selaku Ketua Umum akan kita tindak lanjuti. Kami semua jajaran akan merapatkan barisan melakukan perlawanan untuk menjaga solidaritas guna melawan (GPK-PD) hasil KLB," kata Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Tengah, Rinto Subekti, Minggu (7/3).

Selain berikrar setia kepada Ketua Umum AHY, DPD Demokrat Jateng juga bertekad melawan pihak yang terlibat Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD). Mereka meminta DPP Demokrat melakukan pemecatan terhadap kader yang terbukti berkhianat dan melanggar etika politik.

DPD Partai Demokrat Jateng juga meminta kepada pemerintah dalam hal ini Kemenkum HAM Republik Indonesia untuk tidak mengesahkan apapun yang dihasilkan oleh kongres luar biasa (KLB) ilegal di Deli Serdang, Sumatera Utara.

"Semua kader Partai Demokrat se-Jateng siap merapatkan barisan untuk menjaga soliditas guna melawan Gerakan Pengambil Alihan Kepemimpinan (GPK-PD ) atau hasil KLB ilegal," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Rinto juga secara tegas menolak hasil KLB karena pelaksanaannya bertentangan dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

"Sebab KLB itu tidak sesuai hasil konggres V Partai Demokrat tahun 2020. Bahwa kita semua setia kepada kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono, dan Ketua Majelis Tinggi SBY," ungka dia.

Ketua DPD Partai Demokrat Jateng dan 35 Ketua DPC Partai Demokrat kabupaten/kota se-Jateng juga tidak ada satupun yang hadir ataupun menandatangani surat kuasa atau mandat yang diberikan kepada siapapun untuk menghadiri dan atau mewakilinya dalam KLB ilegal.

"Jika ada yang mengatasnamakan ketua DPD/DPC Partai Demokrat wilayah Jateng menghadiri dan atau mewakili dalam KLB ilegal adalah tidak sah, maka tindakan tersebut merupakan perbuatan tindak pidana dan dapat dituntut secara hukum," katanya.