Merdeka.com - Sejumlah kader muda Golkar yang tergabung dalam Barisan Pemuda Partai Golkar (BPPG), meminta agar partainya mempercepat Musyawarah Nasional (Munas). Padahal sesuai hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) tahun 2017, Munas baru digelar pada Desember 2019.
Terkait hal itu, Ketua DPP Golkar bidang Media dan Penggalangan Opini, Ace Hasan Syadzily, mengatakan jangan terburu-buru. Jika memang ada kader yang ingin maju sebagai Ketua Umum, ditunggu sampai akhir tahun.
"Ojo kesusu (Jangan terburu-buru). Jika ada kader Partai Golkar yang mau maju ya silakan saja melalui Munas akhir tahun ini. Kita kan partai yang demokratis," ucap Ace kepada Liputan6.com, Minggu (16/6).
Dia menuturkan, terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa Partai Golkar mengalami keterpurukan. Menurutnya, di bawah kepemimpinan Airlangga partainya telah berhasil mempertahankan posisinya sebagai pemenang kedua dalam Pileg 2019 ini.
"Kalau kita lihat kembali hampir semua survei oleh lembaga-lembaga survei yang ternama dan kredibel menyatakan bahwa suara untuk Golkar akan turun besar sampai satu digit, bahkan ada yang menyebut sampai dikisaran 6-9%. Dan hampir semua survei memprediksi Golkar akan menempati urutan ketiga bahkan ada yang menyatakan bisa turun ke urutan lebih bawah lagi," jelas Ace
Dia juga menjelaskan, banyak pengamat yang menilai partai berlambang pohon beringin ini tak akan berada di papan atas lagi. Namun, jelas hasilnya berbeda.
"Selain itu, kita tahu bahwa sepanjang sejarah Partai Golkar pasca reformasi, di tahun 2019 ini Partai Golkar dapat memenangkan Pilpres dimana kita mendukung pasangan Jokowi-Kyai Ma’ruf. Ini tentu patut diapresiasi," tutur Ace.
Soal Munas, masih kata dia,Pihaknya harus merujuk pada AD/ART. Sebagaimana amanat Munaslub 2017, Partai Golkar akan menggelar Munas akhir tahun ini.
"Jadi sebaiknya bersabar saja. Masih ada di depan mata agenda nasional yang harus diselesaikan. Ada sidang MK untuk Pilpres dan Pileg. Penetapan dan pelantikan DPR RI dan DPRD Kabupaten/Kota/Provinsi terpilih. Pelantikan Presiden dan lain-lain,"dia memungkasnya.
Ganti Airlangga
Sebelumnya, Barisan Pemuda Partai Golkar (BPPG), meminta agar partainya mempercepat Musyawarah Nasional (Munas), ikhwal memilih Ketua Umum yang baru. Pihaknya menilai, Golkar mengalami keterpurukan dan harus segera melakukan evaluasi menyeluruh.
Inisiator BPPG Abdul Aziz mengusulkan, Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo atau akrab disapa Bamsoet sebagai pengganti Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum partai berlambang pohon beringin itu. Dia menilai ini sosok yang tepat.
Menurutnya, Bamsoet bersih dari potensi hukum, dan bisa diterima dan berkomunikasi antar partai lainnya, lantaran menjabat sebagai Ketua DPR RI.
"Benar (mendorong Bamsoet). Sosok yang berdedikasi bagi partai, bersih dari potensi hukum, dan diterima oleh lintas partai, karena beliau adalah Ketua DPR RI," jelas Aziz.
Masih kata dia, mendesak Munas dipercepat, karena kinerja Airlangga di Pemilu 2019 dinilai kurang. Padahal posisi Golkar berada di posisi kedua dari hasil resmi Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU.
"Ini yang ingin kita luruskan, perolehan suara pemilu kemarin Golkar peringkat 3 dibawah Gerindra. Kehilangan 1,2 juta pemilih dan kehilangan 6 kursi di DPR RI. Terburuk sepanjang sejarah pemilu," klaim Aziz.
Dia menuturkan, keberhasilan harus dinilai dengan data dan fakta. Jangan menggunakan penilaian subyektif.
"Tidak boleh dengan penilaian subyektif. Seolah-olah Golkar telah melewati badai. Malah disaat Novanto bermasalah, survei partai Golkar masih di level 15 persen," pungkas Wakil Ketua Umum PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) ini.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Tolak Percepatan Munas, Ketua Bappilu Kalimantan Harap Golkar Jaga Soliditas
Ketua Golkar: Tak Perlu Dipercepat, Munas Digelar Normal Akhir 2019
Golkar Kepri Nilai Isu Percepatan Munas Upaya Pecah Belah Partai
Soksi Sebut Percepatan Munas Bisa Bikin Rugi Golkar
Wasekjen Tegaskan DPD Golkar Solid, Tak Ada yang Desak Percepatan Munas
DPD Golkar Jabar Klaim Tak Ikut Usulkan Percepatan Munas Ganti Airlangga
Agung Laksono Ingin Munas Golkar Sesuai Jadwal, Digelar Desember 2019
(mdk/lia)
Airlangga Halal Bi Halal dengan Pengurus DPD Golkar Jambi
Kubu Jokowi: Gugatan Prabowo-Sandi Tak Perlu Ditanggapi Serius
Viral, Ibu Pukul dan Eksploitasi Anak jadi Pengemis
Iklan Infrastruktur di Bioskop Dibahas di MK, Ini Jawaban Kubu Jokowi
Airlangga Tegaskan Maju Lagi Jadi Ketum Golkar
Golkar Bahas Kursi Menteri Usai Putusan Sengketa Pilpres di MK
Golkar Terbuka Demokrat Merapat ke Koalisi Jokowi
Rotasi Kader di DPR, Aziz Syamsuddin Jadi Ketua Komisi III
Airlangga Sebut Penambahan Partai Baru Koalisi Jokowi akan Perkuat Parlemen
BPK Tegur Pemkab Brebes Soal Pengelolaan Aset Amburadul
Jelang Natal dan Tahun Baru, Harga Kebutuhan Pokok di Bandung Naik
Mengaku Polisi, Pria Ini Ajak Gadis dan Istri Orang Video Call Seks
Polisi Bekuk Sindikat Pencurian Traktor di Bantul
Deretan Dampak Buruk yang Muncul pada Tubuh dari Kebiasaan Makan Terlalu Cepat
6 Tempat Wisata Baru yang Viral di Tahun 2019
Tak Bayar Pajak Dana Desa, 15 Rekening Desa di Garut Diblokir
Menikmati Kota Paris Saat Lomba Paddle Nautic di Sungai Seine
65 ASN dan Honorer di Palembang Kedapatan Ngemal Saat Jam Kerja
Erwin Gutawa Suguhkan Konser Mendiang Chrisye dengan Konsep Unik
2 Orang Meninggal di Kediri Tertimpa Pohon Akibat Hujan Deras Disertai Angin
PDIP Panggil Anggota DPRD Solo Usai Ambil Formulir Calon Kepala Daerah
Temukan Narkoba, BNN Rekomendasikan Pemprov DKI Sanksi Tiga Tempat Hiburan Malam
Senggolan di Jalan, Sepasang Kekasih Aniaya Pengendara Motor
PAN Nilai KPU Lampaui Kewenangan Larang Eks Koruptor Maju Pilkada
Dugaan Penyelundupan Mobil Mewah Harus Dituntaskan
Gadis 19 Tahun Nekat Sayat Tangan di Toilet Mal Ciputra Pekanbaru
Bangun Pemimpin Jujur, NasDem Tolak Eks Koruptor
FX Rudy Sebut Kader Daftar ke PDIP Jateng Mau Ikut Pilkada Tak Tahu Aturan
Langgar Aturan, 25 WNA Asal Afrika Diamankan di Tangerang
Pekerja Disabilitas di BUMN Kurang dari 1 Persen
Gerindra: Tak Bisa Halangi Gibran Maju Pilkada Cuma Karena Anak Jokowi
Sidang Uji Materi Revisi UU KPK
KPK Minta Gaji PNS Diselaraskan, Ini Jawaban Sri Mulyani
Rugikan Negara Rp 177 M, Pemimpin Divisi Treasury Bank Sumut Ditahan
Hati-hati, Lowongan Kerja Fiktif Rugikan Korban Rp 115 Juta
6 Program Pemerintah Agar UMKM Naik Kelas
Berawal dari Musik Dugem, Perempuan Muda Dibunuh Pacar yang Cemburu Buta