DPR Janji Dengar Aspirasi Rakyat Terkait RUU Ketahanan Keluarga

DPR Janji Dengar Aspirasi Rakyat Terkait RUU Ketahanan Keluarga
POLITIK | 20 Februari 2020 13:02 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad berjanji akan mendengarkan aspirasi masyarakat soal Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga.

"Tentunya janji DPR dalam periode ini segala sesuatu produk dari DPR saat pembahasan kita akan libatkan komponen masyarakat. Dan sudah banyak yang datang juga soal ketahanan keluarga," ucap anggota dewan dari Fraksi Partai Gerindra itu di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (20/2).

Sufmi Dasco mengimbau agar masyarakat tidak perlu resah ihwal masalah tersebut. Karena, lanjut dia pihaknya tidak menutup diri akan sebuah masukan.

Ia sendiri mengungkap bahwa RUU Ketahanan Keluarga merupakan usulan perseorangan yang dimasukkan dalam Prolegnas.

"Ini nanti baru dalam sinkronisasi nanti kita akan lihat apakah UU ini bisa dilanjutkan atau tidak tentu kita akan menampung aspirasi dari masyarakat luas," papar dia.

Sufmi Dasco menerangkan, adalah hak seorang anggota dewan untuk mengusulkan suatu rancangan undang-undang. Di mana hal itu sejalan dengan tugas dan fungsi mereka.

"Tapi dalam pembahasan nanti, syarat fraksi itu akan menentukan di situ apakah ini bisa dilanjutkan atau tidak," terangnya.

Anggota dewan dari daerah pemilihan Banten III itu juga menepis asumsi bahwa RUU Ketahanan Keluarga merupakan bentuk perlawanan terhadap RUU PKS atau Penghapusan Kekerasan Seksual. Ia melihat hal itu sebagai spekulasi yang mengada-ada.

"Saya pikir itu adalah pernyataan opini spekulatif karena itu belum bisa dibuktikan seperti itu. Tapi nanti akan kita lihat dalam pembahasan masing-masing RUU mana yang layak dijadikan sebuah UU, mana yang kemudian tidak layak," jelasnya.

1 dari 1 halaman

Draf RUU Ketahanan Keluarga menuai kritik. Banyak pasal-pasal yang dinilai mencampuri ruang privat. Salah satunya dalam Pasal 31 ayat 1 dan 2 yang mengatur larangan donor sperma untuk memperoleh keturunan. Setiap orang yang melakukan donor sperma akan mendapatkan sanksi. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 139 dan 140.

Pasal 31

(1) Setiap Orang dilarang menjualbelikan sperma atau ovum, mendonorkan secara sukarela, menerima donor sperma atau ovum yang dilakukan secara mandiri ataupun melalui lembaga untuk keperluan memperoleh keturunan.
(2) Setiap Orang dilarang membujuk, memfasilitasi, memaksa, dan/atau mengancam orang lain menjualbelikan sperma atau ovum, mendonorkan, atau menerima donor sperma atau ovum yang dilakukan secara mandiri ataupun melalui lembaga untuk keperluan memperoleh keturunan.

Setiap orang yang nekat mendonorkan sperma maka akan mendapatkan sanksi pidana sebagaimana diatur pada pasal 139. Mereka yang sengaja dan sukarela mendonorkan sperma terancam pidana paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp500 juta.

Pasal 139

Setiap Orang yang dengan sengaja memperjualbelikan sperma atau ovum, mendonorkan secara sukarela, atau menerima donor sperma atau ovum yang dilakukan secara mandiri ataupun melalui lembaga untuk keperluan memperoleh keturunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 140

Setiap Orang yang dengan sengaja membujuk, memfasilitasi, memaksa, dan/atau mengancam orang lain menjualbelikan sperma atau ovum, mendonorkan, atau menerima donor sperma atau ovum yang dilakukan secara mandiri ataupun melalui lembaga untuk keperluan memperoleh keturunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Reporter: Yopi Makdori (Liputan6.com) (mdk/ray)

Baca juga:
Pengusul RUU Ketahanan Keluarga: Kalau Istri Kerja, Anak Tidak Ada yang Mengasuh
Fraksi Golkar Sebut RUU Ketahanan Keluarga Usulan Pribadi Bukan Sikap Resmi Partai
Merasa Kecolongan, Fraksi Golkar Tarik Dukungan dari RUU Ketahanan Keluarga
Politisi PAN Pengusul RUU Ketahanan Keluarga: Angka Perceraian Tinggi
Inisiator Ketahanan Keluarga Sebut Larangan BDSM Diusulkan untuk Mencegah KDRT
Ini Poin Krusial dalam RUU Ketahanan Keluarga, Sudah Sempurnakah?

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami