DPR Minta Konser Musik saat Pilkada Dilarang: Berpotensi Langgar Protokol Kesehatan

DPR Minta Konser Musik saat Pilkada Dilarang: Berpotensi Langgar Protokol Kesehatan
POLITIK | 16 September 2020 20:41 Reporter : Raynaldo Ghiffari Lubabah

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustofa meminta KPU membuat aturan yang melarang gelaran konser musik saat kampanye Pilkada 2020. Aturan yang memberikan lampu hijau terhadap konser musik itu diatur dalam pasal 63 ayat (1) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pilkada di Tengah Bencana Nonalam Virus Corona. PKPU itu ditandatangani oleh Ketua KPU Arief Budiman pada 31 Agustus 2020.

"Dilarang saja. KPU, Bawaslu buat larangan," kata Saan saat dihubungi merdeka.com, Rabu (16/9).

Saan menilai konser musik harus dihindari karena bisa melanggar protokol kesehatan Covid-19 dengan pengumpulan massa.

"Sebaiknya dihindari meskipun Undang Undang membolehkan, apa lagi di PKPU sudah diatur maksimal kampanye terbuka maksimal 100 orang. Konser bisa mengundang masa banyak dan potensial melanggar protokol kesehatan pencegahan Covid-19," tegas dia.

Baca Selanjutnya: Komisi Pemilihan Umum tetap mengizinkan...

Halaman

(mdk/ray)

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami