DPR Minta KPK Jelaskan ke Publik Penghentian 36 Kasus Tidak Bersifat Final

DPR Minta KPK Jelaskan ke Publik Penghentian 36 Kasus Tidak Bersifat Final
POLITIK | 21 Februari 2020 10:40 Reporter : Ahda Bayhaqi

Merdeka.com - Anggota DPR Komisi III Arsul Sani meminta pimpinan KPK untuk menjelaskan kepada publik terkait penghentian penyelidikan 36 kasus. Hal ini agar tidak berkembang spekulasi KPK melakukan impunisasi kasus korupsi.

"Pimpinan KPK perlu menjelaskan kepada publik tentang penghentian penyelidikan 36 kasus agar tidak berkembang spekulasi bahwa KPK melakukan impunisasi kasus korupsi," ujar Arsul kepada wartawan, Jumat (21/2).

Arsul menilai, penghentian kasus oleh KPK bukan sesuatu yang aneh dalam pidana. Jika memang tidak memenuhi alat bukti permulaan, wajar tidak dinaikan ke tahap penyidikan.

"Meskipun sebenarnya penghentian penyelidikan dalam perkara pidana itu bukan sesuatu yang aneh. Prinsipnya kan kalau bukti permulaannya tidak cukup untuk dilanjutkan atau ditingkatkan ke tahap penyidikan maka ya wajar dihentikan," jelasnya.

Sekjen PPP itu mengatakan, wajar atau tidak penyetopan kasus-kasus itu perlu dijelaskan kepada publik. Arsul mengatakan, KPK perlu juga menyampaikan ke publik penghentian penyelidikan bukan suatu yang final.

"Satu hal lagi yang perlu disampaikan agar publik bisa menerima adalah bahwa penghentian penyelidikan itu bukan sesuatu yang final bahwa suatu kasus dugaan korupsi ditutup seterusnya. Bisa saja nanti harus dibuka lagi ketika ada bukti baru masuk baik berupa saksi, surat-surat atau petunjuk," jelas Arsul.

1 dari 1 halaman

Diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan 36 penyelidikan kasus dugaan korupsi. Penghentian penyelidikan tersebut dilakukan sejak 20 Desember 2019 sampai 20 Februari 2020 atau semasa kepemimpinan Firli Bahuri.

"KPK mengonfirmasi telah menghentikan 36 perkara di tahap penyelidikan," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Kamis (20/2).

Penghentian 36 kasus itu diketahui dari dokumen paparan Arah dan Kebijakan Umum KPK Tahun 2020 yang diterima awak media. Dalam dokumen itu juga menyebutkan ada 325 penyelidikan aktif yang dilakukan KPK hingga 20 Februari 2020. Menurut Ali, penghentian penyelidikan dilakukan demi kepastian hukum. (mdk/ray)

Baca juga:
Komisi III DPR: Penghentian 36 Perkara oleh KPK Melahirkan Tanda Tanya Besar
Ketua KPK Jelaskan Alasannya Hentikan 36 Kasus Korupsi
Peran Tersangka Satya Wijayantara di Kasus Korupsi Bank BTN
Bareskrim dan Komisi III DPR Gelar RDP Kasus Korupsi Kondensat Rp37 Triliun
Komisi III dan Bareskrim Gelar Rapat Bahas Kasus Kondensat

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami