DPR Minta KPK Jelaskan ke Publik Penghentian 36 Kasus Tidak Bersifat Final

DPR Minta KPK Jelaskan ke Publik Penghentian 36 Kasus Tidak Bersifat Final
Arsul Sani. ©dpr.go.id
POLITIK | 21 Februari 2020 10:40 Reporter : Ahda Bayhaqi

Merdeka.com - Anggota DPR Komisi III Arsul Sani meminta pimpinan KPK untuk menjelaskan kepada publik terkait penghentian penyelidikan 36 kasus. Hal ini agar tidak berkembang spekulasi KPK melakukan impunisasi kasus korupsi.

"Pimpinan KPK perlu menjelaskan kepada publik tentang penghentian penyelidikan 36 kasus agar tidak berkembang spekulasi bahwa KPK melakukan impunisasi kasus korupsi," ujar Arsul kepada wartawan, Jumat (21/2).

Arsul menilai, penghentian kasus oleh KPK bukan sesuatu yang aneh dalam pidana. Jika memang tidak memenuhi alat bukti permulaan, wajar tidak dinaikan ke tahap penyidikan.

"Meskipun sebenarnya penghentian penyelidikan dalam perkara pidana itu bukan sesuatu yang aneh. Prinsipnya kan kalau bukti permulaannya tidak cukup untuk dilanjutkan atau ditingkatkan ke tahap penyidikan maka ya wajar dihentikan," jelasnya.

Sekjen PPP itu mengatakan, wajar atau tidak penyetopan kasus-kasus itu perlu dijelaskan kepada publik. Arsul mengatakan, KPK perlu juga menyampaikan ke publik penghentian penyelidikan bukan suatu yang final.

"Satu hal lagi yang perlu disampaikan agar publik bisa menerima adalah bahwa penghentian penyelidikan itu bukan sesuatu yang final bahwa suatu kasus dugaan korupsi ditutup seterusnya. Bisa saja nanti harus dibuka lagi ketika ada bukti baru masuk baik berupa saksi, surat-surat atau petunjuk," jelas Arsul.

Baca Selanjutnya: Diberitakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)...

Halaman

(mdk/ray)

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami