DPR Minta KPU Perkuat Sistem IT dan Keamanan Data dari Serangan Peretas

DPR Minta KPU Perkuat Sistem IT dan Keamanan Data dari Serangan Peretas
POLITIK | 23 Mei 2020 14:17 Reporter : Wilfridus Setu Embu

Merdeka.com - Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera minta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menjaga keamanan data serta memperkuat sistem informasi teknologi. Hal itu dia katakan lantaran ada dugaan data 2,3 juta data warga Indonesia dari sistem KPU diklaim diretas hacker.

"KPU sebagai penyelenggara Pemilu harus menjaga keamanan data dan juga menjadikan pelajaran untuk lebih memperkuat sistem keamanan IT. Ini sangat berkaitan erat dalam menjaga 'trust' dan kredibilitas di masyarakat," kata Mardani, Sabtu (23/05).

Indonesia dikagetkan dengan klaim seorang peretas dari akun twitter @underthebreach, kamis (21/5/2020) yang mengklaim telah membobol data 2,3 juta warga Indonesia dari sistem KPU. Dalam cuitnya, ia mengatakan berhasil mendapat, data termasuk nama, alamat, nomor ID, tanggal lahir dan lainnya.

Ketua DPP PKS itu juga minta perlunya audit sistem keamanan data dan sistem informasi teknologi KPU agar tidak terulang kejadian yang sama.

"Saya usulkan perlu di audit seluruhnya oleh konsultan independen. Jadi bahan masukan untuk perbaikan ke depannya," ujar Mardani.

Selain itu, Anggota DPR asal Dapil Jakarta Timur itu juga meminta kejadian ini menjadi pelajaran kepada pemerintah agar sistem keamanan data nasional ditinjau ulang.

"Harus jadi momentum meninjau keamanan data kependudukan nasional, saya mengusulkan program KTP-el yang saat ini sifatnya sentralistis sekaligus ditinjau ulang keamanan data dan sistem IT-nya agar tidak mendatangkan bencana nasional," tandasnya.

1 dari 1 halaman

KPU memastikan tidak ada kebocoran jutaan data penduduk Indonesia. Sehingga ini bertentangan dengan informasi yang diungkapkan akun Twitter Under The Breach (@underthebreach).

"Data KPU sebagaimana saya sampaikan tidak bocor. Data DPT 2014 yang salah satunya ditampilkan adalah data yang bulan November 2013. Data format PDF adalah data yang diserahkan KPU kepada pihak eksternal sesuai Pasal 38 ayat 5, UU 8 tahun 2012," kata Komisioner KPU Viryan Aziz, Rabu (22/5).

Dia pun kembali menegaskan, tidak ada data KPU sama sekali yang di hack oleh siapapun. "DPT Pemilu 2019 tidak sampai 200 Juta. Data DPT di KPU RI tidak kena hack," ujarnya.

Viryan sudah melakukan koordinasi dengan Kemenkominfo dan lembaga lainnya untuk mencari kebenaran kabar tersebut.

"BSSN dan Cyber Crime Mabes Polri. Koordinasi dengan 3 lembaga (BSSN, Polri, dan Kemenkominfo)," tuturnya. (mdk/ray)

Baca juga:
Data Kependudukan DIY Tahun 2013 Beredar Luas di Internet
KPU Pastikan Tak Ada Kebocoran Data Penduduk Indonesia
Kominfo Selidiki Dugaan Data Kependudukan di KPU Bocor
Data Penduduk di KPU Diduga Bocor, Kemendagri Pastikan Datanya Aman
Data Kependudukan Diduga Bocor, Ini Kata KPU

TOPIK TERKAIT

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami