DPR Pastikan Pembahasan Draf Omnibus Law Dilakukan Secara Transparan

POLITIK | 26 Januari 2020 12:34 Reporter : Intan Umbari Prihatin

Merdeka.com - Anggota Badan Legislasi DPR Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo mengklaim hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan draf rancangan omnibus law dari pemerintah. Tetapi dia menegaskan pembahasan rancangan UU nantinya akan dilakukan transparan.

"Pembahasan UU itu harus transparan, UU itu tidak boleh ada prilaku diskriminatif, yang memperlakukan kekuasaan negara dan lain-lain. Kemudian pembahasan harus mengedepankan kalau ada kepentingan-kepentingan bawah itu sah-sah saja," kata kata Firman dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (26/1).

Firman juga berjanji, jika sudah mendapatkan dan dibahas, DPR akan mengajak seluruh pihak untuk berdiskusi terkait hal tersebut. Tidak hanya kaum buruh saja kata dia, nantinya para akademisi hingga ekonom juga akan dilibatkan.

"Kami akan sosialisasi," ungkap Firman.

1 dari 1 halaman

Akan Dibahas Secara Rinci

Menurut dia, nantinya jika draf tersebut sudah ada di DPR, akan membahas secara rinci agar tidak ada ketimpangan satu sama lain.

"Kami bersepakat, antisipasi lebih besar. Yaitu perekonomian nasional dan global. Antara buruh dan pengusaha ini saling menguntungkan. Kami sepakat harus ada sebuah definisi yang jelas. Harus ada sektor apa saja," jelas Firman. (mdk/eko)

Baca juga:
Jokowi Sebut RUU Omnibus Law Perpajakan Sudah Diajukan ke DPR
Saat Omnibus Law Berlaku, Pekerja Kontrak Bakal Dapat Pesangon Jika Kena PHK
Pekan Depan, Presiden Jokowi Tandatangani Surpres Omnibus Law
Ketua KSPN Ungkap Ada Kelompok Tunggangi Aksi Tolak RUU Omnibus Law
Demo Gedung DPRD Sumut, Ratusan Buruh Tolak Omnibus Law dan Kenaikan Iuran BPJS
Omnibus Law Simpang Siur, PKS Kritik Sikap Tertutup Pemerintah

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.