DPR Sebut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud Belum Punya Payung Hukum

DPR Sebut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud Belum Punya Payung Hukum
Gedung DPR. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman
POLITIK | 23 Juli 2020 12:18 Reporter : Ahda Bayhaqi

Merdeka.com - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PPP Illiza Sa'aduddin Djamal mengatakan, Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud belum memiliki payung hukum. Dia menjelaskan, program tersebut belum selesai dibahas Kemendikbud dengan Komisi X DPR.

"Sehingga ketika peta jalan masih dalam tahap pembahasan, maka apapun program yang dijadikan sebagai pengejawantahan dari visi merdeka belajar yang realisasinya program menggunakan anggaran negara harus melalui pembahasan di komisi X," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (23/7).

Dia menjelaskan, anggaran POP belum dibahas dan disetujui oleh DPR. Hal itu disebabkan masih menunggu pembahasan di Banggar DPR.

"Anggaran POP yang direncanakan sebesar Rp 595 miliar per tahun di komisi X masih berupa pagu indikatif, jadi belum ada kesepakatan terkait hal tersebut, karena masih menunggu pembahasan di Badan Anggaran DPR RI," ujarnya.

Baca Selanjutnya: Illiza menyayangkan program tersebut malah...

Halaman

(mdk/fik)

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami