DPR Segera Revisi UU Pilkada, Kepala Daerah Dipilih DPRD Dikaji

POLITIK | 14 November 2019 16:28 Reporter : Ahda Bayhaqi

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi II DPR, Arwani Thomafi mengatakan, revisi UU Pilkada tengah dibahas apakah akan menjadi Prolegnas 2020. Arwani menyebut, revisi UU Pilkada akan diserahkan kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR.

"Kemarin dalam rapat internal komisi II, revisi UU Pilkada itu diusulkan dan kita sampaikan ke Baleg nantinya," ujar Arwani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/11).

Waketum PPP itu bilang, Komisi II DPR diberi jatah dua sampai tiga RUU. Pihaknya masih akan membahas mana RUU yang bakal menjadi RUU prioritas untuk Prolegnas 2020.

"Kami belum rapat internal untuk menentukan, dua atau tiga RUU prioritas untuk Prolegnas 2020," ujarnya.

1 dari 1 halaman

PPP Setuju Kepala Daerah Dipilih Lewat DPRD

PPP bersikap terhadap revisi UU Pilkada mendukung jika pemilihan kepala daerah diubah. PPP sependapat bahwa pemilihan secara langsung banyak ruginya. Menurut Arwani perlu diskusi mendalam terhadap wacana perubahan sistem pemilihan langsung ini.

"Kajian dari Kemendagri, kajian obyektif dari Kemendagri yang memang menyebut lebih banyak mudharatnya Pilkada langsung itu. Bukan berarti tidak ada kelebihan-kelebihannya, ada tetapi antara kelebihan dan kerugiannya itu lebih banyak kerugiannya. Setidaknya itu catatan kami," jelas Arwani. (mdk/rnd)

Baca juga:
Evaluasi Pemilu 2019, Jokowi Buka Kemungkinan Revisi UU
NasDem Pertimbangkan Kepala Daerah Dipilih DPRD Agar Biaya Murah
Bertemu Jokowi, KPU Ingin Larangan Eks Napi Koruptor Nyalon Pilkada Diatur UU
Wakil Ketua MPR Minta DPR Kaji Usul Tito Soal Evaluasi Pilkada Langsung
PPP Nilai Sudah Waktunya Pilkada Langsung Dievaluasi
Mendagri Utamakan Aspirasi Publik Soal Wacana Eks Koruptor Dilarang Ikut Pilkada

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.