DPR Yakin Pembahasan Omnibus Law Rampung Sebelum 100 Hari Periode Kedua Jokowi

POLITIK | 26 Januari 2020 14:01 Reporter : Intan Umbari Prihatin

Merdeka.com - Anggota Badan Legislasi DPR Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo yakin pihaknya akan merampungkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) omnibus law pada 100 hari kerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Hal tersebut sejalan dengan permintaan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk merampungkan RUU kepada para menteri kabinet Indonesia Maju sebelum 100 hari.

"Dalam sisi pembahasan itu, jangankan 100 hari, dua bulan pun bisa selesai," kata Firman dalam diskusi tema 'Omnibus Law Bikin Galau' di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (26/1).

Dia menjelaskan nantinya DPR akan mengajak semua pihak untuk berdiskusi kepada publik. Nantinya DPR akan membuka dialog terbuka dan tertutup di antara stakeholder untuk meluruskan klaster yang belum selesai.

"Saya yakin ini akan selesai. Jika melibatkan tiga komponen," ungkap Firman.

1 dari 1 halaman

Jokowi Targetkan Rampung Sebelum 100 Hari

Sebelumnya diketahui Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta menterinya segera menyelesaikan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) omnibus law dalam minggu ini. Dia menargetkan omnibus law rampung sebelum 100 hari kerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Kita mentargetkan omnibus law ini selesai sebelum 100 hari kerja. Target kita harus selesai sehingga ada timeframe yang jelas," ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas pembahasan perkembangan penyusunan omnibus law di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (15/1).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan jajarannya untuk melaporkan setiap persoalan yang terjadi dalam penyusunan draf omnibus law. Sehingga, draf tersebut segera terselesaikan dan diajukan ke DPR. (mdk/eko)

Baca juga:
Buruh Bakal Gugat ke MK Jika Omnibus Law Lapangan Kerja Tetap Disahkan
Buruh Bakal Terus Lakukan Aksi Penolakan Omnibus Law, Ini Alasannya
DPR Pastikan Pembahasan Draf Omnibus Law Dilakukan Secara Transparan
Jokowi Sebut RUU Omnibus Law Perpajakan Sudah Diajukan ke DPR
Saat Omnibus Law Berlaku, Pekerja Kontrak Bakal Dapat Pesangon Jika Kena PHK
Pekan Depan, Presiden Jokowi Tandatangani Surpres Omnibus Law

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.