Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) memasukkan nama Menkum HAM Yasonna Laoly dalam daftar menteri yang harus di-reshuffle Presiden Jokowi. Jika menteri Menkum HAM Yasonna Laoly masih dipertahankan di Kabinet Kerja, Fadli menilai Presiden Jokowi telah memelihara kegaduhan dalam dunia politik.
Pasalnya, kata dia, Yasonna merupakan sosok yang membuat dua partai yang berseteru, PPP dan Golkar, semakin kisruh.
"Karena itu dari awal kita meminta menteri itulah (Yasonna Laoly) yang harus di-reshuffle yang membuat kegaduhan, tapi jika dipertahankan berarti Presiden mempertahankan kegaduhan, Presiden sedang memelihara konflik untuk menghancurkan partai politik yang setiap saat dapat digunakan untuk kepentingan kekuasaan, jadi presiden yang salah," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (27/7).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menilai perpecahan yang melanda PPP dan Golkar merupakan campur tangan pemerintah. Dia juga menduga Menkum HAM Yasonna telah dijadikan alat oleh pemerintahan Jokowi untuk memecah partai politik.
"Permasalahan ini memang kesalahan pemerintah dalam hal ini Menkum HAM sudah menjadi alat kekuasaan untuk memecah partai politik," simpulnya.
Dia juga mengatakan, intervensi Menkum HAM Yasonna terhadap PPP dan Golkar dilakukan dengan cara kasar.
"Pemerintah mengintervensi dengan cara yang sangat kasar untuk memecah partai politik, karena partai ini (PPP dan Golkar) tidak mendukung mereka (pemerintah)," tuntasnya.
(mdk/dan)
Temui Jokowi di Istana, Moeldoko bantah bicarakan reshuffle
Cak Imin: PKB tak akan menolak jika presiden minta nama menteri
Tersangka Persekusi Banser Ditangkap Polisi
Dicecar soal reshuffle, Menteri Rini pilih tutup kuping
Muhaimin soal reshuffle: PKB pasif, kalau diminta ya kami kasih
Survei SMRC: Kinerja buruk, 11 persen rakyat menyesal pilih Jokowi
Jokowi sebut masalah ekonomi lebih penting ketimbang reshuffle
VIDEO: V-Kool Indonesia Rilis Kaca Film Edisi terbatas, Rp 12 Juta per Paket
4 Bukti Bahwa Toilet Jongkok Lebih Sehat dari toilet Duduk
Diancam Dibunuh, Siswi SMA Berkali-kali Dicabuli Duda di Kebun Sawit
Razia Lapas Purwakarta, Pisau Dapur Hingga Obeng Disita
Penemuan 18 Anak Ular Kobra Resahkan Warga Karawang, Seekor Induk Ditangkap
Kapolda Sumut: Pembunuhan Hakim PN Medan Direncanakan dengan Rapi
Begal Motor Antar Kabupaten Tewas Ditembak Polisi di Karawang
Mahfud Akui Ada Takfiri, Kelompok yang Selalu Menyatakan Orang Lain Kafir
Pre Order Kedua Samsung Galaxy Fold Dibuka Minggu Besok
Pesan Politisi NasDem ke Milenial: Berani Berkarya Out of The Box
Video Viral Honorer Disuruh Masuk Got, Lurah Jelambar Terancam Dipecat
UN Dihapus, Anggaran Bisa Dialihkan untuk Bangun Sekolah dan Pengembangan Guru
Besok di Monas, BKN Gelar Simulasi Tes CPNS Mulai Pukul 06.00
Viral Video Pegawai Honorer DKI Disuruh Masuk Got agar Kontrak Diperpanjang
Ekonom: Direksi BUMN Jadi Komisaris Timbulkan Kecemburuan Akibat Gaji Berlimpah
Mengintip Hutan Kota Plataran GBK yang akan Diresmikan 19 Desember 2019
Pemerintah Disebut Tidak Konsisten, Bikin UN tapi Tak Akui Kualitasnya
Menteri Teten Pastikan RI Siap Setop Impor Cangkul di 2020
Sandiaga Komitmen Bantu Menteri BUMN di Bidang Asuransi
Mahfud: Polisi Berkelahi dengan Mahasiswa Bukan Pelanggaran HAM
Menteri Teten Dorong Warung Tradisional untuk Naik Kelas dan Go Digital
Potret Minoritas Muslim Ibadah di Masjid Terbesar India
3 Orang Dipatuk Ular Dirawat di RSUD Depok
Strategi Pemerintah Jokowi Dorong Produk Warung Mendunia
Polda Jatim Jaga Ketat Mobil Mewah Bodong yang Disita
Polisi Sebut Penggusuran Tamansari Rusuh Karena Ulah Warga Luar
Menko Polhukam Mahfud MD Buka Mukernas V PPP
Sisir Anggaran, Menteri Erick Heran BUMN Ingin Bangun Gedung Arsip di Era Digital
PPATK Harus Lapor Penegak Hukum Soal Kepala Daerah Simpan Uang di Kasino
Komisi IV Dukung APWMI Lahirkan Wirausahawan Wanita Mandiri