Fadli Zon tak sependapat Jokowi soal agama dipisah dari politik
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut politik dan agama harus dipisahkan agar tidak menimbulkan gesekan dalam Pilkada, kurang tepat. Menurutnya, agama tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial politik.
"Agama dalam masyarakat Indonesia sudah menjadi realita sosial sekaligus politik, yang tak dapat dipisahkan. Secara historis, semangat ini sudah sejak awal diakui para pendiri negara ini," kata Fadli melalui keterangan tertulisnya, Rabu (29/3).
Dia menegaskan, agama menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia melingkupi seluruh aspek kehidupan baik ekonomi, politik, hingga hukum.
Fadli bercerita, dulu wakil presiden pertama Muhammad Hatta pernah mengingatkan Presiden RI kedua Soeharto agar RUU Perkawinan harus disesuaikan dengan masukan umat Islam. Menurutnya, Bung Hatta menyatakan muslim berjuang membela tanah air bukanlah suatu pilihan, namun merupakan tugas hidup.
"Ini menandakan agama melekat dalam masyarakat kita," tegasnya.
Politisi Partai Gerindra melanjutkan, dalam poin pertama dasar Negara, Pancasila juga menyebutkan prinsip Ketuhanan yang Maha Esa. Fadli menilai, prinsip ini menandakan agama dan politik tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Upaya memisahkan agama dan politik justru akan menimbulkan masalah.
"Justru pemisahan agama dan politik bisa menimbulkan masalah. Apalagi kalau menganggap agama sebagai candu seperti Karl Marx atau racun seperti kata Mao Tse Tung. Agama adalah tuntunan hidup bagi umatnya dan dijamin oleh konstitusi," tandasnya.
Konflik yang timbul dalam Pilkada lebih disebabkan karena ada pihak yang provokatif. Dia menyebut, salah satu pihak yang tidak dapat mengerem ucapannya di depan publik adalah Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki T Purnama.
"Problem utamanya terletak pada ketidakmampuan satu orang mengendalikan ucapannya di depan publik. Sehingga melewati koridor yang sangat sensitif," ujar Fadli.
"Jika saja tidak ada pernyataan Saudara Basuki Tjahaja Purnama yang menyinggung kelompok Islam, gesekan masyarakat juga tidak akan eskalatif seperti saat ini," sambungnya.
Untuk itu, Waketum Partai Gerindra ini meminta Presiden memilah akar permasalahan terkait pemisahan agama dan politik.
"Presiden dapat lebih jernih mengidentifikasi akar permasalahan. Gesekan saat ini tak ada hubungannya dengan relasi antara agama dan politik. Sebab, sebelum ada pernyataan provokatif dari Saudara Basuki hubungan antar umat beragama di Jakarta, baik-baik saja," klaimnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Peristiwa tersebut, dilakukan Presiden Jokowi jauh sebelum Pemilu 2024 berlangsung
Baca Selengkapnya"Kita tahu beliau dulu Panglima (TNI), saya kira untuk mengatasi hal yang berkaitan politik, hukum, dan keamanan sangat siap," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Presiden Joko Widodo bertemu dengan sejumlah ketua umum partai. Mulai dari Ketum Gerindra Prabowo Subianto, lalu Ketum PAN Zulkifli Hasan hari ini.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menilai Pilpres 2024 lebih adem dibanding tahun 2014 dan 2019.
Baca Selengkapnyalkifli Hasan sepakat dengan Jokowi bahwa tidak ada aturan yang melarang pejabat negara untuk memihak dan berkampanye.
Baca SelengkapnyaBahlil Usul Jokowi jadi Penasihat Khusus Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta pihak yang menemukan kecurangan untuk melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Baca Selengkapnya