Gerindra akan Tanya Soal Pemekaran Papua Saat Rapat Komisi II dengan Mendagri

POLITIK | 6 November 2019 13:10 Reporter : Sania Mashabi

Merdeka.com - Komisi II DPR akan menggelar rapat dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11). Rapat itu digelar untuk membahas rencana kerja Kementerian Dalam Negeri.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Gerindra Kamrussamad mengatakan, pihaknya akan mengkritisi soal rencana pemekaran Papua. Pasalnya kebijakan ini tidak sesuai dengan kondisi keuangan Indonesia.

"Kita akan mempertanyakan Rencana Pemekaran Papua, karena hal ini bertentangan dengan kebijakan pemerintah tentang moratorium pemekaran dan penggabungan wilayah sejak tahun 2014. Kita juga harus memperhatikan kondisi keuangan negara saat ini," kata Kamrussamad pada wartawan, Rabu (6/11).

Kamrussamad menjelaskan, khusus Papua pemekaran harus mendapatkan rekomendasi dari MRP. Hal itu sesuai dengan sesuai Undang-undang 21 Tahun 2001 Pasal 67.

"Karena itu kita mengharapkan pemerintah pusat intensifkan dialog dengan MRP serta Komponen masyarakat lainnya sebelum mengambil kebijakan strategis tersebut," ungkapnya.

"Jika Papua mau dimekarkan tanpa mencabut moratorium kami tidak menemukan dasar hukum dan cenderung menimbulkan diskriminasi bagi daerah yang mengajukan DOB," tutup Kamrussamad. (mdk/fik)

Baca juga:
Menko Polhukam Anggap Wajar Ada Penolakan Rencana Pemekaran Papua
Kapolda Papua Sebut Pemekaran Wilayah Mempermudah Kesejahteraan Rakyat
Pemkab Bogor Harap Jokowi Cabut Moratorium Pembentukan Daerah Otonomi Baru
Jokowi: Bukan Saya Memerintahkan Pemekaran Papua
Pemprov Sumut Evaluasi 18 Calon Desa Baru yang Bakal Dimekarkan
Setuju Pemekaran Papua, Menko Polhukam Tak Ingin Daerah Lain Cemburu

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.