Gerindra dan Demokrat Bergabung di Kabinet Jokowi, Ini Kata Akbar Tandjung

POLITIK | 19 Oktober 2019 17:05 Reporter : Yunita Amalia

Merdeka.com - Politisi Senior Partai Golkar, Akbar Tanjung memiliki pandangan terkait manuver Partai Gerindra dan Partai Demokrat yang ingin menduduki posisi menteri di Kabinet Kerja Jilid II.

Padahal, semula Partai Gerindra dan Partai Demokrat bukan menjadi pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang terpilih pada Pemilu serentak 2019.

"Wajar saja kalau seandainya yang duduk dalam kabinet adalah mereka-mereka yang bukan pendukung Pak Jokowi," ujar Akbar dalam diskusi di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta, Sabtu (19/10).

Kewajaran itu karena dalam Pemilihan Umum 2019, persaingan dua kubu lebih tepat dikatakan sebagai suatu kontestasi daripada hubungan koalisi-oposisi.

"Saya kira dalam khasanah berpolitik kita, barangkali kurang begitu tepat jika kita menggunakan istilah oposisi," ujar Akbar.

Akbar melihat partai-partai politik secara bersama-sama bertransformasi menguatkan kelembagaan dan kekuatan politiknya untuk meningkatkan mekanisme 'checks and balances'.

Penguatan itu mengingat di dalam berpolitik sangat erat kaitannya dengan kekuasaan. Kata Akbar, 'checks and balances' diperlukan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

"Kekuasaan itu tentu harus diimbangi, selalu diawasi, itu yang dinamakan mekanisme 'checks and balances'. Partai-partai memposisikan kekuatan membangun sistem politik berbasis kepada sistem 'checks and balances'," ujar Akbar.

Mekanisme 'checks and balances' merupakan tatanan penyelenggaraan negara yang memberi kewenangan antarlembaga kekuasaan negara (legislatif, eksekutif, yudikatif) untuk saling mengontrol dan menyeimbangkan pelaksanaan kekuasaannya masing-masing.

Oleh sebab itu, Akbar mengatakan sah-sah saja bila setiap partai politik yang berkontestasi dan tidak mendukung Presiden terpilih, Joko Widodo, menduduki posisi menteri di kabinet dalam rangka memperkuat mekanisme 'checks and balances' tadi.

"Demi kemajuan bangsa kita, komitmen kebangsaan kita, komitmen nasional kita, demi semangat membangun sumber daya manusia unggul menuju Indonesia maju," ujar Akbar.

Baca juga:
Nasir Djamil: DPP Dapat Info Ada Keinginan Jokowi Rangkul PKS
Waketum Tak Ingin PAN Tambah Beban Jokowi dengan Gabung Pemerintah
Ryamizard Soal Isu Prabowo Ingin Menhan: Dia Tujuannya Jadi Presiden
Jika Gerindra Gabung Koalisi Jokowi, Bagaimana Dampaknya ke Ekonomi?
Golkar Yakin Pemerintahan Jokowi di Periode Kedua akan Lebih Baik
Hasto Soal Pengumuman Kabinet: Paling Lambat Rabu

(mdk/bal)