Gerindra Dukung GBHN Kembali Dihidupkan

POLITIK | 13 Agustus 2019 22:09 Reporter : Sania Mashabi

Merdeka.com - Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan, partainya mendukung dihidupkannya kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Hal itu, kata dia, diperlukan agar pembangunan Indonesia lebih terarah.

"Iya sepakat kita setuju, mendukung. Gitu loh tujuannya kan positif supaya arah pembangunan jelas," katanya pada Merdeka.com, Selasa (13/8).

Dia mengungkapkan, GBHN diperlukan sebagai pijakan suatu negara. Sehingga arah pembangunan tak lagi bergantung pada perorangan atau seorang presiden.

"Kita kan lihat kadang-kadang. Visi misi program dari seorang presiden kan berbeda antara satu presiden dan presiden yang lain gitu loh. Kadang juga jauh sekali perbedaannya jadi sekali pun tujuannya sama untuk kepentingan bangsa tapi perlu ada satu GBHN," ungkapnya.

Menurutnya, GBHN juga bisa membuat negara berkonsentrasi pada ideologi negara, serta konsep sebuah negara.

"Ada konsentrasi karena kita ini negara agraris kepulauan harusnya kita mengedepankan agraris pertanian tanah kita subur terus kita punya lautan yang luas kemaritiman itu harus jadi dituangkan dalam GBHN cuman siapapun Pemerintahnya, Presiden, menteri dan seluruh jajaran," jelas Riza Patria.

Seperti diketahui, wacana menghidupkan kembali muncul dengan melakukan amendemen terbatas UUD 1945. GBHN dinilai penting agar arah pembangunan nasional lebih terarah dan penggunaan anggaran negara lebih terukur.

PDI Perjuangan juga mendukung dilakukannya amendemen terbatas UUD 1945. PDI Perjuangan menilai amendemen terbatas itu diperlukan untuk menetapkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

Baca juga:
OSO: Boleh Saja Hidupkan Kembali GBHN, Tapi Harus Sejalan dengan Pemerintah
Politikus Hanura Duga Penghidupan GBHN Agar Presiden Dipilih MPR
PKB: Amandemen UUD 1945 Berisiko, Terbatas Tapi Bisa Kemana-mana
PDIP Tak Minat Ketua MPR, Cuma Mau Amandemen Terbatas UUD 1945
PDIP: Amandemen UUD 1945 Bukan Maunya Kita
Golkar: Presiden Dipilih MPR, Artinya Kembali ke Era Sebelum Reformasi
PKS: Amandemen UUD 1945 Seperti Membuka Kotak Pandora

(mdk/fik)