Golkar Jabar: Yang Mau Munas Dipercepat Ingin Berperan Urusan Kabinet

POLITIK | 24 Juni 2019 20:22 Reporter : Aksara Bebey

Merdeka.com - Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi menilai, tidak ada hal mendesak yang mengharuskan penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) dipercepat. Ia menduga, desakan itu berkaitan dengan adanya kader yang mengincar jatah kursi kabinet pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin.

Ia menyatakan, Munas Golkar adalah agenda partai menghadapi 2024, dengan demikian tidak harus dipaksakan dihelat Oktober ini. Semua kader lebih baik menunggu sesuai jadwal yang ditentukan, yakni Desember 2019.

Pasalnya, tidak ada peristiwa politik yang mengharuskan Partai Golkar segera menggelar Munas, selain menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Pilpres dan Pileg.

"Kalau ingin bulan Oktober berarti ada pihak-pihak yang kesengsem memiliki peran politik di bulan Oktober hubungannya dengan presiden, urusan kabinet," ujarnya saat dihubungi, Senin (24/6).

"Padahal, perumusan dan penetapan kabinet yang merupakan hak prerogatif presiden, termasuk memilih tokoh Golkar yang memiliki kapasitas dan jabatan untuk menjadi menteri," lanjutnya.

Menurutnya indikasi tersebut menunjukkan desakan Munas berasal dari urusan elite dan orang per orang yang tak ada sangkut pautnya dengan kondisi Partai Golkar saat ini.

Alasan yang dilontarkan sejumlah pihak menuding Airlangga gagal mempertahankan 91 kursi Golkar di DPR RI pun tak relevan jika dikaitkan dengan percepatan Munaslub. Alasan tersebut tidak melihat kondisi riil Golkar menjelang Pileg 2019. Pada empat kali munas, Airlangga dipilih menjadi ketua umum ketika Golkar dalam kondisi sangat terpuruk.

Menurutnya, Airlangga mampu memimpin Golkar meraih 85 kursi saat partai tersebut mendapat citra negatif kasus Setya Novanto dan Idrus Marham dan kasus hukum lain, bahkan survei memprediksi kursi Golkar di bawah dua digit.

"Justru kami menilai raihan 85 kursi dalam situasi berat seperti ini masih raihan yang bagus," ujarnya.

Dedi mengaku kondisi ini dirasakan saat dirinya mengkampanyekan Golkar di lapangan. Namun meski di situasi konsolidasi yang terbilang pendek, Golkar masih bisa menunjukkan hasil di Pileg 2019.

"Sangat berat, tidak ada electoral effect dari Pilpres, opini negatif, 85 kursi itu sudah baik," Dedi menegaskan.

Lebih lanjut, ia menerangkan, Munas maupun Munaslub merupakan urusan dapur Golkar. Para pihak yang berhak membicarakan hal ini menurutnya terbatas hanya pada Dewan Pembina, DPD Golkar tingkat I dan II dan Ketua Umum. "Hanya yang punya saham. Jadi kalau pihak dari luar Golkar ngomong soal Golkar, mohon maaf ini urusan rumah tangga kami," pungkasnya.

Baca juga:
Wacana Bamsoet Maju Ketum Golkar, Airlangga Klaim Solid Didukung Senior
Airlangga Nilai Tak Ada Alasan untuk Percepat Munas Golkar
Temui Senior Partai, Bamsoet Akui Galang Dukungan Maju Jadi Ketum Golkar
Kasus e-KTP, KPK Periksa Melchias Marcus Mekeng
KPK periksa Politisi Golkar Chairuman Harahap Terkait Kasus e-KTP
Kasus Korupsi E-KTP, KPK Panggil Tiga Politikus Golkar
Pengurus Golkar Se-Lampung Temui Airlangga, Dukung Lanjutkan Kepemimpinan

(mdk/rnd)