Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Golkar Nilai Hidupkan GBHN Bisa Ganggu Kerja Presiden Pilihan Rakyat

Golkar Nilai Hidupkan GBHN Bisa Ganggu Kerja Presiden Pilihan Rakyat Ricky Rachmadi. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Wacana mengamandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 untuk memperkuat kewenangan MPR sebagai pimpinan atau lembaga tertinggi negara dan menghidupkan kembali GBHN, berpotensi memicu instabilitas. Demikian dikemukakan Ketua DPP Partai Golkar Ricky Rachmadi.

"Jasmerah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Setiap ada upaya menciptakan parlemen yang terlalu kuat, pemerintah menjadi lemah atau dilemahkan. Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat sehingga memiliki legitimasi politik dan hukum yang sangat kuat, akhirnya bisa dikendalikan oleh parlemen melalui MPR dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)," ujar Ricky di Jakarta, Kamis (15/8).

Dengan demikian, lanjut dia, Presiden tak bisa lagi leluasa menjalankan amanat rakyat yang telah memilihnya dalam pilpres langsung, karena harus bertanggung jawab dan melaksanakan perintah MPR melalui GBHN.

Merespons upaya sebagian parpol menciptakan sistem presidensial rasa parlementer ini, Ricky mengingatkan sejarah Orde Lama yang labil (1950-1959).

"Pada masa ini terjadi banyak pergantian kabinet sampai tujuh kali sebagai dampak situasi politik yang tak stabil. Instabilitas politik menyebabkan pembangunan terbengkalai, ekonomi terpuruk, rakyat menderita. Kita mesti belajar dari sejarah," kata Ricky.

Dia berpendapat, upaya menghidupkan GBHN dan menjadikan MPR lembaga tertinggi negara, membuat presiden seperti 'terkunci' dan 'tersandra'.

"Lebih parah lagi jika MPR nanti diberi kewenangan memilih presiden dan wakil presiden. Maka selamat tinggal demokrasi, kita ramai-ramai mundur, kembali ke masa lalu. Ini akan jadi cibiran dunia dan catatan kelam dalam sejarah bangsa," ucap Ricky.

Menurut dia, menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi, akan otomatis mengendalikan seluruh ketatanegaraan. Termasuk juga presiden harus bertanggung jawab untuk melaksanakan apa yang dikehendaki MPR melalui GBHN .

"Dengan menjadikan GBHN sebagai landasan seluruh kegiatan kenegaraan, akan sangat bahaya bagi presiden. Sebab, akan ada dua pertanggungjawaban presiden kepada dua lembaga legislatif, yakni kepada DPR terkait pelaksanaan UUD dan pelaksanaan GBHN kepada MPR," kata Ricky.

Dia berpandangan, wacana tersebut akan menciptakan kerancuan sistem ketatanegaraan Indonesia.

"Yang muncul adalah sistem presidensial rasa parlementer. Ini juga rentan transaksi politik dan dikhawatirkan presiden bisa saja dituduh melanggar GBHN. Dan jika mayoritas DPR bersepakat tentang hal yang sama, maka presiden bisa dimakzulkan. Ini sangat berbahaya bagi stabilitas politik," ujar Ricky.

Skema presidensial rasa parlementer, imbuh dia, memberi peluang bagi DPR mengganggu presiden sehingga memicu konflik eksekutif-legislatif.

"Ada potensi kebuntuan politik (deadlock) jika sistem presidensial dikombinasikan dengan penguatan parlemen dengan mengembalikan MPR menjadi lembaga tertinggi negara dan menghidupkan GBHN," kata dia.

Saat ini, lanjut Ricky, melalui otoritas legislasi yang dimiliki, DPR bisa memberi hak tunggal bagi diri sendiri menyeleksi para pejabat publik, seperti pimpinan Bank Indonesia, panglima TNI, kepala Polri, serta pimpinan dan anggota komisi negara yang dibentuk melalui undang-undang.

"Otoritas yang seharusnya melekat pada presiden dalam skema presidesialisme menjadi peluang bagi DPR untuk melembagakan 'gangguan' terhadap presiden. Desain konstitusi yang semula hendak menyeimbangkan kekuasaan eksekutif-legislatif akhirnya terperangkap pada situasi parlementer atau 'DPR heavy'," ucap dia.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Begini Hitung-Hitungan Golkar Minta Jatah 5 Kursi Menteri
Begini Hitung-Hitungan Golkar Minta Jatah 5 Kursi Menteri

Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada presiden terpilih

Baca Selengkapnya
Reaksi Airlangga Hartarto Dengar Isu Jokowi dan Gibran Kandidat Ketum Golkar
Reaksi Airlangga Hartarto Dengar Isu Jokowi dan Gibran Kandidat Ketum Golkar

Airlangga menanggapi muncul nama Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, Agus Gumiwang, hingga Bahlil Lahadalia jadi calon Ketum Golkar.

Baca Selengkapnya
Gibran Jawab Isu Dirinya dan Jokowi Bergabung ke Golkar
Gibran Jawab Isu Dirinya dan Jokowi Bergabung ke Golkar

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merespons baik terkait kemungkinan Presiden Jokowi masuk ke partainya.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Golkar Minta Jatah 5 Kursi Menteri di Kabinet Prabowo, Ini Kata Zulhas
Golkar Minta Jatah 5 Kursi Menteri di Kabinet Prabowo, Ini Kata Zulhas

Zulhas menyerahkan urusan jatah menteri di kabinet ke Prabowo Subianto sebagai hak prerogatif presiden.

Baca Selengkapnya
Tak Menyesal Pilih Gibran, Ini Alasan Prabowo
Tak Menyesal Pilih Gibran, Ini Alasan Prabowo

Prabowo Subianto mengaku tidak pernah menyesal memilih Gibran Rakabuming Raka menjadi Calon Wakil Presiden pada Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi dari Jokowi, Jangan-Jangan Masih PDIP
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi dari Jokowi, Jangan-Jangan Masih PDIP

Doli tak mau terlalu percaya diri jika Presiden Jokowi dan Gibran akan ke Golkar.

Baca Selengkapnya
Golkar Nomor Dua di Pileg 2024, Mungkinkah Jatah Menteri di Kabinet Prabowo Bertambah?
Golkar Nomor Dua di Pileg 2024, Mungkinkah Jatah Menteri di Kabinet Prabowo Bertambah?

Airlangga ditanya apakah kursi menteri dari Partai Golkar pada pemerintahan Prabowo-Gibran bakal bertambah.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral

Perludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024

Baca Selengkapnya
Penjelasan Istana soal Jokowi Disebut Angkat Jutaan CPNS Jika Gibran Menang
Penjelasan Istana soal Jokowi Disebut Angkat Jutaan CPNS Jika Gibran Menang

Tidak seharusnya perekrutan PNS dikaitkan dengan Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya