Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Golkar Nilai Resistensi Masyarakat ke PSI Tinggi Bikin Elektabilitas Jokowi Turun

Golkar Nilai Resistensi Masyarakat ke PSI Tinggi Bikin Elektabilitas Jokowi Turun Kampanye Golkar. ©2014 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali menjadi perbincangan. Kali ini, PSI dianggap sebagai partai yang paling ditolak oleh masyarakat versi survei Litbang Kompas. Survei itu menyebut resistensi pemilih terhadap PSI mencapai 5,6 persen.

Angka ini tak berbanding lurus dengan keterpilihan mereka yang hanya 0,9 persen dan diprediksi tak lolos parlemen. Tren ini mendapatkan sorotan dari elite Golkar, Andi Sinulingga.

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar ini mengatakan sangat wajar PSI mendapat penolakan dari masyarakat. Menurutnya, hal ini tak lepas dari narasi-narasi 'blunder' yang dibangun PSI selama menjadi peserta Pemilu 2019.

"Jadi wajar kalau hasil survei menjelaskan bahwa resistensi publik atas PSI tinggi sekali," kata Andi melalui siaran pers yang diterima merdeka.com, Jumat (22/3).

Sejauh ini, kata Andi, banyak pernyataan PSI yang tendensius sehingga mengusik akal sehat banyak orang.

"Generalisasi bahwa mereka orang baik dan yang bukan mereka adalah orang tidak baik, yang tidak suka PSI adalah para koruptor, pernyataan-pernyataan begitu yang bikin PSI blunder," tegasnya.

Dia mencontohkan, salah satu narasi PSI adalah penolakan Perda Syariah dan poligami. Andi menganggap isu sensitif yang dimainkan oleh PSI telah menimbulkan reaksi negatif dari umat Islam.

"Narasi PSI atas perda syariah berkonotasi negatif atas apa yang dinamakan syariah Islam. Seolah-olah syariah Islam itu tidak baik, hal-hal seperti itu menyakitkan bagi sebagian besar pemeluk agama Islam," ungkapnya.

Atas sederet narasi 'blunder' itu, Andi menyalahkan PSI atas jebloknya elektabilitas Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Hal itu diakibatkan penolakan tinggi rakyat ke PSI.

"Blunder PSI memberikan sumbangan pada turunnya elektabilitas jokowi. Resistensi rakyat terhadap PSI tinggi sekali dan itu berpengaruh negatif pada Jokowi," tandas dia.

Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni angkat bicara terkait hasil survei Litbang Kompas yang memprediksi partainya tak lolos ambang batas parlemen atau parliamantary treshold (PT) di Pemilu 2019. Menurut Toni yang perlu dilihat dari hasil survei adalah tren elektabilitas PSI yang terus naik.

"Hasil yang diperlihatkan lembaga-lembaga survei itu yang penting dilihat trennya. Di survei Kompas ini kalau dilihat sebelumnya kami 0,4 persen, sekarang 0,9 persen. Jangan dilihat angka absolutnya itu. Lihat trennya," kata Toni pada wartawan, Kamis (21/3).

Toni menyebut hasil beberapa lembaga survei juga menunjukkan elektabilitas PSI selalu naik. Bahkan, ada lembaga survei yang menyatakan PSI sudah mencapai empat persen.

"Tapi di berbagai lembaga survei lain trennya juga sama. Naik, bahkan ada yang menyatakan sudah di angka empat persen. Dan semuanya masih dalam rentang margin of error sehingga kami masi optimis melihat hasil survei Kompas tersebut," ungkapnya.

Meski begitu, Toni menegaskan partainya akan tetap berusaha menaikkan elektabilitas. Salah satunya dengan terus berkeliling keseluruh daerah dan menggunakan strategi door to door.

Hasil survei terbaru yang digelar Litbang Kompas akhir Februari hingga awal Maret 2019 memprediksikan tidak ada dari empat partai pendatang baru yang lolos ke DPR karena gagal memenuhi ambang batas sebesar 4 persen.

Yang menarik, menentang atau menentang pemilihan baru itu sebaliknya lebih besar dari angka elektabilitas mereka.

Dikutip dari Harian Kompas, Kamis (21/3), elektabilitas keempat partai baru itu adalah PSI (0,9%), Berkarya (0,5%), Garuda (0,2%), sementara Perindo (1,5%). Sementara resistensi pemilih terhadap PSI menjadi paling tinggi mencapai 5,6 persen masyarakat. Dengan kata lain, partai pimpinan Grace Natalie itu menjadi partai yang paling ditolak masyarakat.

Selanjutnya adalah Perindo, dengan resistensinya 1,9 persen. Kemudian Berkarya resistensinya 1,3 persen. Dan terakhir Garuda yang nilai resistensinya 0,9 persen.

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Bakal Dapat Peran Penting di Pemerintahan Prabowo, Golkar: Pemikiran Beliau Dibutuhkan Bangsa
Jokowi Bakal Dapat Peran Penting di Pemerintahan Prabowo, Golkar: Pemikiran Beliau Dibutuhkan Bangsa

Wajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
Elektabilitas Prabowo Capai Lebih 40 Persen, LSI Denny JA: Gemoy Disukai Masyarakat dan Faktor Jokowi
Elektabilitas Prabowo Capai Lebih 40 Persen, LSI Denny JA: Gemoy Disukai Masyarakat dan Faktor Jokowi

Salah satu faktor pendorongnya adalah penampilan Gibran dalam debat cawapres.

Baca Selengkapnya
PDIP: Dukungan Jokowi Pengaruhi Elektabilitas Ganjar
PDIP: Dukungan Jokowi Pengaruhi Elektabilitas Ganjar

PDIP mengakui dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan keluarga mempengaruhi kenaikan elektabilitas bacapres Ganjar Pranowo di Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Ternyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024
Ternyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024

Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.

Baca Selengkapnya
PSI Nilai Jakarta Butuh Calon Gubernur seperti Jokowi, Bersiap Usung Kaesang?
PSI Nilai Jakarta Butuh Calon Gubernur seperti Jokowi, Bersiap Usung Kaesang?

PSI menilai Jakarta membutuhkan sosok calon gubernur dapat menciptakan harapan dan dekat dengan masyarakat seperti Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
Indikator Politik Beberkan Alasan Elektabilitas PDIP Turun: Jokower Pindah ke Partai Lain
Indikator Politik Beberkan Alasan Elektabilitas PDIP Turun: Jokower Pindah ke Partai Lain

Elektabilitas PDI Perjuangan memang masih di paling atas dengan angka 19,1 persen, tetapi terus alami penurunan dari survei sebelumnya.

Baca Selengkapnya
Gerakan Petisi 100 Pemakzulan Presiden Jokowi Inkonstitusional, Ini Alasannya
Gerakan Petisi 100 Pemakzulan Presiden Jokowi Inkonstitusional, Ini Alasannya

Tidak cukup waktu untuk melakukan pemakzulan Jokowi sebelum Pilpres 2024 diselenggarakan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya