Golkar Tak Cerminkan Partai Demokratis Jika Aklamasi di Munas

POLITIK | 14 November 2019 21:21 Reporter : Eko Prasetya

Merdeka.com - Partai Golkar akan melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) pada awal bulan Desember di Jakarta. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ingin Munas Golkar berjalan demokratis. Dia pun tak masalah jika di Munas nanti ketua umum dipilih secara aklamasi.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai, jika mekanisme pemilihan ketua umum secara aklamasi dilakukan pada Munas, maka tak mencerminkan sebagai partai yang demokratis. Serta demokrasi di tubuh Golkar akan semakin suram.

"Golkar ini termasuk partai tertua di Indonesia, sudah matang dan melewati berbagai era perpolitikan di Indonesia, dari orde lama, orde baru hingga era reformasi saat ini. Mestinya lebih maju dan demokratis dari partai lain," kata Pangi di Jakarta, Kamis (14/11).

Menurut Pangi, mestinya Munas harus dijadikan momen untuk memunculkan kader dan tokoh terbaik Golkar untuk tampil dan menunjukkan kemampuan dan kapasitas mereka. Bukan malah memunculkan calon tunggal dan mematikan yang lainnya.

"Kalau seperti ini gayanya, Golkar kembali ke era orde baru. Karena, hanya ingin mempertahankan status quo saja. Partai Golkar adalah partai milik publik tertua di Indonesia, bukan partai milik saham tertentu, bukan partai milik dinasti," jelas Pangi.

Dia menambahkan, Partai Golkar tidak akan melawan demokrasi. Karena partai ini dari dulu penuh dinamika dan memberi ruang kontestasi kepada setiap kader, memberi ruang gerak pada siapapun untuk memimpin nahkoda partai tersebut.

1 dari 1 halaman

Harus Buka Peluang Kader Lain

Pangi pun menyarankan agar Munas Golkar membuka ruang pada kader lain yang secara kapasitas intelektual dan kepemimpinannya sudah mumpuni untuk tampil.

"Karena dengan seperti itu, Golkar akan kelihatan lebih demokratis dan terbuka dan tidak dikapling oleh satu orang atau kelompok tertentu saja yang ingin berkuasa," ujar Pangi.

Sementara itu, Direktur Politik Hukum Wain Advisory Indonesia Sulthan Muhammad Yus mengungkapkan, Partai Golkar dikenal selalu dinamis dan terjadi persaingan sengit antarcalon ketua umum dalam setiap penyelenggaraan Munas.

"Ini merupakan ciri khas Golkar. Oleh karenanya, jika dalam Munas Golkar pada Desember mendatang ada pihak-pihak yang ingin meredam persaingan tersebut dengan memaksakan aklamasi, hal tersebut berbahaya bagi eksistensi Partai Golkar," katanya. (mdk/eko)

Baca juga:
Akbar Tanjung Sarankan Voting Jika Musyawarah Caketum Golkar Alot
Ical Harap Caketum Golkar Berunding untuk Musyawarah Mufakat
Pengarahan Ical, Akbar Tandjung dan Agung Laksono untuk Golkar
Bamsoet Psywar Airlangga: Kalau Yakin Didukung Pemilik Suara Kenapa Rancang Aklamasi
Belum Putuskan Maju Munas, Bamsoet Bilang 'Tunggu Tanggal Mainnya'
Ical Ingin Munas Golkar Berjalan Musyawarah Mufakat