Golkar Tegaskan 'Tim 9 Golkar' Pimpinan Viktus Murin Kelompok Ilegal

Golkar Tegaskan 'Tim 9 Golkar' Pimpinan Viktus Murin Kelompok Ilegal
POLITIK | 16 Februari 2020 19:46 Reporter : Randy Ferdi Firdaus

Merdeka.com - Tim 9 Partai Golkar memprediksi bakal ada reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Hal ini melihat dari sejumlah kinerja yang selama dinilai belum memuaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tim 9 Golkar juga bicara tentang RUU Omnibus Law yang dianggap tidak sejalan dengan pemerintah Jokowi.

Namun, Wakil Ketua Badan Advokasi Hukum Golkar Muslim Jaya Butar Butar membantah tegas pernyataan Tim 9 Golkar tersebut. Bahkan, keberadaan kelompok tersebut dipertanyakan dalam internal Golkar.

"Perlu diketahui Partai Golkar sama sekali tidak pernah membentuk tim 9 Partai Golkar, itu ngawur. Apa tuh tim 9 Partai Golkar, tidak ada dalam struktur kepengurusan Partai Golkar yang dibentuk ketum Airlangga Hartarto, yang ada tim advokasi hukum Partai Golkar," kata Muslim kepada wartawan, Minggu (16/2).

Dia menegaskan, Viktus Murin yang mengaku sebagai juru bicara Tim 9 Golkar, tidak ada dalam struktur kepengurusan DPP Partai Golkar priode 2019-2024. Begitu pula dalam badan badan resmi Partai Golkar.

"Kok ngawur mengatasnamakan juru bicara tim 9 Partai Golkar. Mungkin Viktus Murin belum move on pasca munas X Partai Golkar," tegasnya.

Badan advokasi hukum Partai Golkar menyayangkan sikap Viktus Murin yang menyebut sosialisasi Omnibus Law tidak dijalankan secara baik oleh pemerintah.

Muslim menilai, Viktus tidak mengetahui sosialisasi Omnibus Law yang dilakukan pemerintah ke daerah sangat masif melalui kementerian perekonomian, keuangan, tenaga kerja, BKPM dan Kementerian hukum dan HAM.

"Ambil contoh kementerian hukum dan HAM saat ini melakukan sosialisasi ke semua provinsi tentang sosialisasi Omnibus Law Cipta Kerja misalnya," jelasnya.

1 dari 3 halaman

Badan advokasi Partai Golkar menilai, Omnibus Law Cipta Kerja harus didukung oleh segenap lapisan masyarakat karena semangat yang dibangun pemerintah adalah semangat reformasi regulasi, sehingga program yang dicanangkan pemerintah dapat berjalan dengan baik.

Seperti ketahui, Omnibus Law dilatarbelakangi karena banyaknya jumlah pengganguran, dan berpotensi meningkat setiap tahun serta investor masih merasa kesulitan berinvestasi karena terhambat lamanya proses perizinan.

Omnibus Law Cipta Kerja telah membagi 11 claster yang ke semuanya ditujukan untuk memudahkan perizinan berinvestasi dan menciptakan lapangan kerja, demi Indonesia maju 2045 sesuai visi Presiden Jokowi.

Untuk itu, sekali lagi Muslim meminta Viktus Murin berhenti bicara atas nama juru bicara 9 Partai Golkar dalam menyikapi kebijakan pemerintah. Karena Partai Golkar tidak pernah membentuk tim 9 Partai Golkar, apalagi menunjuk Viktus Murin sebagai juru bicara.

"Konsekuensi hukum tentu ada, namun saya mengajak sekali lagi Viktus Murin untuk selalu obyektif menilai kebijakan pemerintah, tidak didasari atas ketidaksukaan atau sikap tendensius yang berlebihan," katanya.

2 dari 3 halaman

Sebelumnya, Juru Bicara Tim 9 Partai Golkar Viktus Murin menyayangkan sosialisasi RUU omnibus law yang tidak dijalankan secara baik oleh pemerintah. Terkait fungsi sosialisasi, pihaknya menyinggung peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Diketahui, saat ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dipimpin oleh Airlangga Hartarto. Airlangga juga menjabat Ketua Umum Partai Golkar.

"Kemenko perekonomian tampaknya tidak cukup aktif, dan juga tidak cukup kreatif melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait substansi omnibus law," kata dia, di Kantornya, Jakarta, Jumat (14/2).

Hal tersebut menimbulkan gejolak tengah masyarakat, khususnya di kalangan buruh sebagai subjek atau pelaku perekonomian nasional. Hal ini membuat kondisi perekonomian nasional jadi tidak nyaman. Yang berpotensi memicu instabilitas politik dan gejolak sosial.

"Bahkan saat ini telah beredar informasi yang cukup kuat mengenai rencana mogok nasional oleh para buruh. Sebab omnibus law dianggap mengancam nasib dalam hal kualitas pendapatan atau penghasilan kerja," ungkapnya.

Jika menilik dari sudut pandang strategis, lanjut Viktus, maka gagasan omnibus law sesungguhnya patut mendapat apresiasi. "Namun apabila substansi omnibus law tidak mampu disosialisasikan dengan baik maka ini akan berakibat kontraproduktif terhadap kinerja pemerintah," ujar dia.

3 dari 3 halaman

Tidak cuma itu soal Omnibus Law, Tim 9 Golkar juga bicara tentang politik. Mereka menduga bakal ada reshuffle dalam waktu dekat.

Koordinator Tim Sembilan Partai Golkar, Cyrillus Kerong memprediksi dalam waktu dekat Joko Widodo alias Jokowi akan melakukan perombakan komposisi anggota kabinetnya. Bahkan, prediksi dia, paling lambat setelah Idul Fitri tahun ini.

"Jangan-jangan sebelum puasa atau setelah lebaran reshuffle," kata dia, di Kantornya, Jakarta, Jumat (14/2).

Tak tanggung-tanggung, Cyrillus memprediksi ada sekitar sembilan menteri yang akan digeser Jokowi dari kabinet Indonesia Maju.

"Saya kira-kira ada 5-9 Menteri yang di-reshuffle," ungkapnya. (mdk/rnd)

Baca juga:
Tim 9 Golkar Prediksi Dalam Waktu Dekat Jokowi Bakal Reshuffle Kabinet
Persoalkan Sosialisasi Omnibus Law, Tim Sembilan Golkar Soroti Menko Airlangga
Golkar Minta Anies Jelaskan Polemik Rekomendasi Formula E
Tak Hanya Berniat Usung Bobby Nasution, Golkar Tawarkan Masuk Partai
Golkar Tetap Dukung Gibran di Pilkada Solo Meski Tak Dipilih PDIP
Optimis Diusung PDIP, Gibran Belum Komunikasi dengan Gerindra, Golkar Hingga Demokrat

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami