Gugat ke MK, BPN Prabowo Gunakan Argumen Kecurangan TSM di Pilpres 2019

POLITIK | 25 Mei 2019 00:14 Reporter : Hari Ariyanti

Merdeka.com - Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional resmi mendaftarkan sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (24/5) malam. Salah satu yang menjadi sorotan dari kubu Prabowo-Sandiaga ini adalah adanya kecurangan pada pelaksanaan pemilihan pada 17 April 2019.

Ketua Tim Hukum BPN, Bambang Widjojanto mengatakan, pihaknya mencoba merumuskan terkait terjadinya kecurangan yang bisa dikualifikasi sebagai terstruktur, sistematik, dan masif.

"Ada berbagai argumen diajukan di situ, dan beberapa alat bukti yang menjadi pendukung untuk menjelaskan hal itu," katanya di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (24/5).

Selain itu, dia meminta, MK bekerja sesuai dengan hukum. Sesuai dengan Pasal 22 e ayat 1 UUD 1945 yang mengatakan, proses Pemilu harus dilakukan secara luber dan jurdil. Sehingga hukum harus berpijak dan berpucuk pada kedaulatan rakyat.

"Kami mencoba mendorong MK bukan sekadar Mahkamah Kalkulator yang bersifat numerik, tapi memeriksa beratap kecurangan itu sudah semakin dahsyat dan itu sebabnya di publik ada berbagai pernyataan yang menjelaskan inikah Pemilu terburuk di Indonesia yang pernah terjadi selama Indonesia berdiri," tegasnya.

Kemudian, mantan pimpinan KPK itu mengungkapkan, MK jangan hanya melihat siapa yang mengajukan permohonan gugatan Pilpres 2019 ini. Karena dalam gugatan yang diajukan kubu Prabowo tersebut akan menjadi sorotan masyarakat.

"MK akan diuji apakah dia pantas untuk menjadi satu mahkamah yang akan menorehkan legacy dan membangun peradaban kedaulatan rakyat untuk masyarakat di masa yang akan datang," tutup Bambang.

Baca juga:
Ajukan Gugatan Sengketa Pilpres ke MK, Prabowo-Sandi Dikawal 8 Kuasa Hukum
Prabowo-Sandiaga Resmi Daftarkan Sengketa Pilpres 2019 ke MK
Daftar Gugatan ke MK, Bambang Widjojanto Merasa Dihambat
BPN Resmi Laporkan Gugatan Kecurangan Pemilu ke MK
Tiba di MK, Tim Hukum Prabowo-Sandi Disambut Teriakan Takbir Pendukung
KPU Tunjuk 5 Firma Hukum Hadapi Gugatan Sengketa Pemilu di MK

(mdk/fik)