Gugatan Diterima, PKS Pertimbangkan Laporkan KPU Sumsel dan Empat Lawang ke Polisi

POLITIK | 18 Juni 2019 20:11 Reporter : Irwanto

Merdeka.com - Setelah gugatan diterima Bawaslu RI, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berencana melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan dan Empat Lawang ke polisi. Kedua KPU itu dituding membuat dan menggunakan keterangan palsu dalam akta otentik perolehan suara.

Tim Advokasi PKS Sumsel Ridwan Saiman mengatakan putusan Bawaslu RI yang menyebut KPU Sumsel dan Empat Lawang terbukti melakukan pelanggaran administratif pemilu menjadi kajian untuk mempertimbangkan langkah selanjutnya. Besar kemungkinan kasus ini berakhir ke meja pengadilan atas dugaan pelanggaran sesuai Pasal 266 KUHP.

"Kami mau diskusi dulu dengan struktur partai, apakah akan melaporkan ke Mabes Polri atau tidak," ungkap Ridwan, Selasa (18/6).

Menurut dia, perubahan perolehan suara dari DA-1 diduga dilakukan KPU Sumsel dan Empat Lawang sehingga menyebabkan satu kursi yang semestinya didapat PKS hilang dan beralih ke Partai Nasdem. Hal ini membuat Bawaslu RI menginstruksikan melakukan pencocokan formulir model C1-plano-DPR seluruh TPS dengan formulir model DAA1-DPR dan formulir model DA1-DPR di Kecamatan Muara Pinang, Pendopo, Pendopo Barat, Lintang Kanan dan Tebing Tinggi.

"Formulir DA-1 merupakan akta otentik sehingga pengubahan yang dilakukan melanggar hukum, jelas itu Pasal 266 KUHP," ujarnya.

Uniknya, sambung Ridwan, dalam persidangan di Bawaslu RI, anggota KPU Sumsel menyatakan mendapatkan formulir DA-1 dari KPU Empat Lawang. Sementara KPU Empat Lawang memberikan keterangan bahwa formulir itu diterima dari PPK.

"Padahal data formulir PPK itu sesuai dengan DA-1 yang kami miliki. Kami tahu ada perubahan ketika rekapitulasi diambil alih KPU Sumsel karena ricuh kemarin, saksi kami menemukan formulir DA-1 sudah berubah," kata dia.

"Yang jelas KPU Sumsel dan Empat Lawang harus jadi tersangka, itu minimalnya," tegasnya.

Ketua Bawaslu Sumsel Iin Irwanto menyebut akan mengawasi jalannya proses pencocokan formulir C1-plano-DPR seluruh TPS dengan formulir model DAA1-DPR dan formulir model DA1-DPR di enam kecamatan sesuai perintah Bawaslu RI. Pihaknya menunggu jadwalnya saja untuk menugaskan Bawaslu setempat.

"Akan kami awasi agar tidak terjadi kecurangan atau hal lain," kata dia.

Baca juga:
Ibu Ini Cari Mantu Prajurit TNI saat Massa Orasi Sidang Sengketa Pilpres 2019 di MK
Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf Tanggapi Permohonan Prabowo-Sandi di MK
Bos BKPM Yakin Investasi Menanjak Usai Pemilu dan Ramadan, ini Alasannya
Rabu, Berkas Kasus 5 Komisioner KPU Palembang Dilimpahkan ke Kejaksaan
Bawaslu Putuskan KPU Sumsel dan Empat Lawang Langgar Administratif Pemilu

(mdk/ray)