Impian Demokrat Duduk di Kursi Pemerintahan

POLITIK | 14 Agustus 2019 08:31 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Nyaris lima tahun, susunan pemerintahan tak dihiasi oleh kader-kader Demokrat. Tak seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menahan 10 tahun untuk berada di luar, partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu dahaga jua akan kekuasaan.

Partai berlambang bintang mercy itu, sudah terang-terangan akan merapat ke Joko Widodo atau Jokowi. Sempat malu-malu, lantaran perwakilannya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terus bolak balik ke Istana namun tak mengakui, kelompok kalangan muda di Demokrat buka suara. Bahwa opsi merapat, yang dipilih partainya.

"Jadi kalau ditanya ke mana arah politik partai Demokrat ya arahnya adalah untuk memperkuat pemerintahan Pak Jokowi ke depan," kata Ketua Divisi Advokasi dan Hukum Demokrat Ferdinand Hutahaean, Senin (12/8).

Dia tak menampik, bahwa putusan itu akan menjadi resmi. Tinggal diumumkan saja.

Berbeda dengan kelompok kalangan muda, beberapa kalangan tua Demokrat, masih malu-malu mengakui. Sebut saja Waketum Demokrat Syarief Hasan. "Memang mayoritas memang ya sih ingin ya bergabung, dengan catatan ya kalau memang chemistry dan kebersamaan ya bisa dibangun," kilah Syarief.

Mencoba bersilat lidah, dia menegaskan, keputusan sikap politik Demokrat akan ditentukan melalui rapat Majelis Tinggi partai, yang dipimpin langsung oleh SBY.

"Keputusan partai kalau resmi itu melalui majelis tinggi. Gitu loh. Dan nanti akan disampaikan secara resmi," ungkap Syarief.

Sambutan Dingin

Meski sudah terang-terangan menyampaikan, parpol koalisi pendukung Jokowi, tampaknya menyambut dingin dengan keinginan partai yang didominasi warna biru tersebut. Bahkan, disebut hanya mengincar kursi menteri semata.

"Sepertinya semua partai politik yang mau gabung ke pemerintah saat ini pasti punya keinginan join di kabinet," kata politisi NasDem Irma Suryani.

Dia menegaskan, keputusan itu berasal di tangan Jokowi, sebagai pemegang hak prerogatif. Serta masukan dari seluruh parpol pendukung awal.

"Keputusan menerima dalam KIK atau tidak akan diputuskan oleh presiden dengan pertimbangan partai-partai koalisi tentu," jelas Suryani.

Setali tiga uang, Politisi PKB Abdul Kadir Karding, menyakini memang ada urusan kabinet. Menurut dia, dengan adanya penambahan partai, maka akan ada pembagian kekuasaan atau power sharing di dalamnya.

"Makanya kan pasti akan dibahas di rapat-rapat nanti. Misalnya apa bentuk bargainingnya begitu kan apakah kabinet, apakah legislatif baik di MPR-DPR tentu nanti ada pembicaraan-pembicaraannya," kata Karding.

Terlambat

PDIP juga berpikiran sama, bahwa apa yang dilakukan oleh Demokrat ini, hanya mengincar kue kabinet. "Pernyataan ini juga bisa diartikan bahwa PD ingin mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, tentu dengan harapan ada power sharing dalam kabinet nanti," jelas politisi PDIP Andreas Hugo Pareira.

Dia pun menyayangkan bahwa Demokrat menyatakan sekarang ingin bergabung. Bukan sebelum Pemilu 2019. Memang, jelang Pemilu kemarin, elit Demokrat sudah besowan ke kandang Banteng, di Jalan Diponegoro.

Namun, gerakan SBY bertemu dengan Prabowo, dan pernyataan SBY masih renggang dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, membuat Demokrat tak kunjung merapat. Bahkan jelang pendaftaran pun, partai ini baru bisa menentukan arah.

Kegalauan itu mulai nampak, saat berada di dalam Koalisi Prabowo-Sandiaga. Acap kali justru menyerang kawan koalisi sendiri. Alhasil, saat Pilpres usai, bau-bau putar haluan dihembuskan oleh partai ini terlebih dahulu.

"Seharusnya ini sudah dilakukan sebelum pilpres. Sudah sangat terlambat apabila baru sekarang diekspresikan," katanya.

Reporter: Putu Surya

(mdk/rhm)