Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ini kriteria Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin

Ini kriteria Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin Jokowi-Maruf Amin tes kesehatan. ©2018 Merdeka.com/Iqbal S. Nugroho

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK, telah menolak mengisi kursi Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf. Dia memilih menjadi Ketua Tim Dewan Penasehat.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, kembali enggan mengungkapkan sosok yang mengisi kursi kosong itu. Semuanya, menurut dia diserahkan ke Jokowi. Namun, dia mengingatkan sosoknya harus mampu menjabarkan arahan Jokowi.

"Kita serahkan kepada Pak Jokowi. Yang jelas Ketua Tim Pemenangan, harus mampu menjabarkan arahan Pak Jokowi. Karena beliau mengharapkan kita ini incumbent, mengharapkan harus membangun tradisi yang baik, yang lebih demokratis," ucap Hasto di Jakarta, Selasa (14/8/2018).

Dia mengaku, jika Ketua Tim nantinya terlalu agresif, juga tak terlalu bagus.

"Terlalu agresif juga kurang bagus iya. Kita ini karena bangsa timur ya sangat memahami kebudayaan kita, kerja dengan baik, tahu skala prioritas, tahu aspek aspek strategis, komunikasi politik yang baik dan sudah matang. Sosok yang memiliki sikap kenegarawanan, sehingga itu yang diperlukan," tukasnya.

Saat didesak siapa namanya, lagi-lagi Hasto hanya mengatakan. "Nanti," pungkasnya.

(mdk/ded)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Beda Sikap dengan Jokowi soal Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Ma'ruf Amin Tegaskan Netral di Pemilu
Beda Sikap dengan Jokowi soal Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Ma'ruf Amin Tegaskan Netral di Pemilu

Ma'ruf Amin merahasiakan pilihannya dan bakal menyoblos pada 14 Februari mendatang.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari Jadi Libur Nasional
Jokowi Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari Jadi Libur Nasional

Tujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.

Baca Selengkapnya
Soal Permintaan Pemakzulan Jokowi, Puan Maharani: Kita Jalankan Konstitusi Sesuai Aturan
Soal Permintaan Pemakzulan Jokowi, Puan Maharani: Kita Jalankan Konstitusi Sesuai Aturan

"Kita jalankan konstitusi itu dengan aturan yang ada. Silahkan saja aspirasi disampaikan," kata Puan

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Tim Hukum AMIN Ancam Laporkan Jokowi ke Bawaslu soal Pernyataan Presiden Boleh Kampanye dan Memihak di Pemilu
Tim Hukum AMIN Ancam Laporkan Jokowi ke Bawaslu soal Pernyataan Presiden Boleh Kampanye dan Memihak di Pemilu

Tim Hukum Nasional AMIN sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi ke Bawaslu.

Baca Selengkapnya
Jokowi: ASN, TNI dan Polri Harus Netral dan Tidak Memihak di Pemilu 2024
Jokowi: ASN, TNI dan Polri Harus Netral dan Tidak Memihak di Pemilu 2024

Jokowi mengajak para pihak menjaga pesta demokrasi lima tahunan agar jujur dan adil.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Presiden dan Menteri Boleh Memihak dan Ikut Kampanye
Jokowi: Presiden dan Menteri Boleh Memihak dan Ikut Kampanye

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, semua menteri bahkan presiden boleh berkampanye atau mendukung salah satu kandidat pada Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya
Kritik Jokowi, Ketua BEM KM UGM Pastikan Tidak Ada Muatan Politik Praktis
Kritik Jokowi, Ketua BEM KM UGM Pastikan Tidak Ada Muatan Politik Praktis

BEM KM UGM telah membuat kajian setebal 300 halaman yang berisikan isu-isu komprehensif.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai
Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai

Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.

Baca Selengkapnya