Ini Sederet Pesan Surya Paloh Soal Amandemen UUD 1945

POLITIK | 13 November 2019 20:07 Reporter : Ronald

Merdeka.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengaku banyak sekali menerima masukan dari Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, terkait rencana amandemen UUD 1945. Salah satu masukan dari Surya ialah mendorong amandemen UUD dilakukan. Hal ini diperlukan sebagai bahan evaluasi Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

"Ada beberapa hal yang kami diskusikan dan mendapat masukan yang luar biasa dari bang Surya selaku tokoh bangsa, terkait dengan warisan yang harus kami selesaikan dari MPR, lalu yaitu rekomendasi amandemen terbatas dan perlunya dihadirkan kembali GBHN dalam sistem konstitusi kita," kata Bamsoet di DPP Partai NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (13/11).

"Dari mulai pembukaan, sampai pasal demi pasalnya. Mana-mana saja yang perlu kita amandemen sesuai dengan kebutuhan bangsa kita," sambungnya.

1 dari 2 halaman

Evaluasi Pilkada Serentak

Bamsoet mengatakan, akan lebih mendalami usulan dari Surya Paloh tersebut untuk menjaga komitmen dalam berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, Surya mendukung amandemen dengan tujuan untuk bangsa dan negara.

"Tidak boleh gampangan, harus betul-betul cermat. kalau memang kita mau ubah, ubah sesuai dengan kebutuhan bangsa. Tidak boleh mengada-ngada," tegas Bamsoet.

Selain itu, dia menyebut Surya juga mengusulkan agar meninjau ulang pelaksanaan pemilu serentak. Jika terjadi perubahan, maka amandemen atas UUD harus dilaksanakan.

"Tadi pak Surya juga menggoda dengan tafsir MK, yang memutuskan kemarin pemilu serentak yang menimbulkan banyak dampak. Apakah ini masih ingin kita pertahankan untuk 5 tahun ke depan atau kita pisah agar memperkecil risiko kita dalam berbangsa dan bernegara," kata Bamsoet.

"Semangat baru yang disampaikan bang Surya, boleh kita mengubah, tapi semangat untuk mempertahankan atau menjaga sistem presidensial dan harus diperkuat, itu penting. Jadi, tidak boleh kedepan pemerintahan itu lemah, atau kalah kuat," lanjut Bamsoet.

2 dari 2 halaman

Penguatan Sistem Presidensial

Dalam pertemuan itu, kata Bamsoet, tak disinggung wacana presiden dipilih MPR. Sebab, sistem pemilihan presiden langsung dinilai sudah baik.

"Kami tidak menyentuh ke sana (Presiden dipilih MPR), karena sistem Pemilu sudah sangat bagus. Kita masuk dalam hal-hal lain, itu pun kita evaluasi," kata Bamsoet.

Selain itu, lanjutnya, Surya juga mendorong adanya penguatan sistem presidensial. Sebab, Surya menginginkan agar wewenang Presiden harus diperkuat, bukan diperlemah.

"Yang pertama dilakukan adalah memperkuat sistem presidensial dan kalau memang kita akan amandemen, kembalikan semua kewenangan yang memang menjadi kewenangan Presiden dalam sistem ini," kata Bamsoet.

Bamsoet menambahkan, semua masukan dari petinggi partai politik akan dilemparkan ke publik sebagai diskursus. MPR membuka masukan-masukan dari elemen masyarakat hingga tahun 2023.

"Jadi kita masih punya waktu panjang, masih punya golden time sampai 2023. Jika tidak ada usulan masuk ya kita pertahankan yang ada saat ini," pungkas Bamsoet. (mdk/rnd)

Baca juga:
Politikus Demokrat Kritik Isu Masa Jabatan Presiden 3 Periode
PAN Setuju Amandemen Terbatas UUD 1945, Golkar, Demokrat & PAN Belum Bersikap
Sambangi Rumah Zulkifli Hasan, Bamsoet Disapa 'Calon Ketum Golkar'
Wacana Presiden Kembali Dipilih MPR, Mungkinkah Terwujud?
Try Sutrisno Nilai Pemilihan Langsung Tak Ideal Diterapkan di Indonesia
Try Sutrisno Usulkan UUD 1945 Kembali ke Naskah Asli