Istana Bantah Pembahasan RUU Omnibus Law Rahasia

POLITIK | 22 Januari 2020 12:41 Reporter : Randy Ferdi Firdaus

Merdeka.com - Ekonom UI, Faisal Basri curiga pembahasan RUU Omnibus Law dilakukan diam-diam oleh pemerintah. Namun, Istana menegaskan, tetap memegang teguh azas keterbukaan informasi publik dalam pembahasan UU.

Staf ahli utama KSP Kedeputian Komunikasi Politik, Donny Gahral menegaskan, saat ini RUU Omnibus Law masih terus dibahas oleh pemerintah. Pemerintah masih mempertimbangkan masuka dari berbagai pihak sebelum mengirim draf itu ke DPR untuk segera dirancang bersama.

"Diproses selanjutnya di DPR pun, pemerintah dan DPR tetap berdialog dengan stakeholder untuk menyempurnakan draf, agar tujuan OL CLK tercapai, yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi yang membuka investasi dan menciptakan lapangan kerja, serta melindungi hak pekerja," kata Donny saat dihubungi merdeka.com, Rabu (22/1).

1 dari 2 halaman

Donny juga membantah tuduhan Faisal yang mengatakan pembahasan RUU diam-diam. Pemerintah pegang prinsip keterbukaan.

"Pemerintah berprinsip penyusunan UU harus menghormati azas keterbukaan informasi dan partisipasi publik," tambah Donny.

Donny menjamin, draf RUU Omnibus Law akan segera disosialisasikan. Namun, dia tak bisa memastikan kapan hal itu dilakukan.

"Belum disosialisasikan secara full dalam bentuk draf. Dalam penyusunan, poin-poin disosialisasikan dalam bentuk matriks, dibahas bersama stakeholders di berbagai kesempatan oleh K/L terkait," jelas dia.

2 dari 2 halaman

Sebelumnya diberitakan, Faisal menyoroti banyaknya keringanan yang akan diberikan oleh pemerintah kepada para investor. Misalnya soal pajak. Menurut Faisal, tarif PPh badan akan diturunkan secara bertahap dari 25 persen sampai 20 persen nantinya di tahun 2023.

"Itulah salah satu unsur dari isi rancangan Omnibus Law. Masih banyak lagi keringanan perpajakan lainnya yang tertuang dalam rancangan Omnibus Law," tulis Faisal dalam blog pribadinya, dikutip merdeka.com.

Selanjutnya soal konsesi batubara. Menurut Faisal, bos batubara kini tak perlu lagi khawatir konsesinya tidak diperpanjang. Dengan sangat mudah, lewat Omnibus Law, perpanjangan kontrak bisa dilakukan.

"Perpanjangan kontrak tak perlu lagi lewat lelang. Ongkang-ongkang kaki saja otomatis akan diperpanjang jika masa konsesinya habis," tambah dia.

"Ironisnya, obral buat pengusaha atau investor beriringan dengan rencana pemerintah mencabut subsidi untuk elpiji melon 3 kilogram dan menaikkan iuran BPJS Kesehatan," lanjut Faisal.

Lebih parahnya lagi, informasi yang diperoleh dari Faisal, para perancang RUU Omnibus Law ini dilarang membocorkan draf itu. Bahkan sampai harus tanda tangan di atas materai.

"Sedemikian tertutupnya pembahasan, sampai-sampai yang terlibat dalam penyiapan draf omnibus law haru menandatangani surat pernyataan di atas meterai untuk tidak membocorkan isi rancangan pembahasan kepada pihak ketiga," tutup Faisal. (mdk/rnd)

Baca juga:
Menag Tegaskan Tak Ada Penghapusan Sertifikat Halal di RUU Omnibus Law
Mahfud MD: RUU Omnibus Law Sudah Disebar ke Publik
Mahfud MD Sebut Omnibus Law akan Berantas Korupsi
Menko Polhukam Tegaskan Omnibus Law Cuma Hapus Pasal yang Tumpang Tindih
Masuk Prolegnas, Draf RUU Omnibus Law Diterima DPR Pekan Depan

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.