Jadi Pengajar Sekolah Cakada PDIP, Pimpinan KPK Ingatkan Tetap Amanah & Jauhi Korupsi

Merdeka.com - Salah satu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, menjadi pengajar di sekolah calon kepala daerah yang digelar PDIP secara virtual. Kepada seluruh calon kepala daerah, Alex berpesan agar menjadi pemimpin yang amanah jika terpilih.

"Kami harap anda semua menjadi pemimpin yang amanah, benar-benar bekerja untuk masyarakat, dan menjauhkan diri dari perbuatan tercela utamanya perbuatan korupsi," kata Alexander Marwata, Selasa (15/9).

Di acara tersebut, hadir juga Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto bersama 212 peserta cakada dengan rincian 28 kader dan 184 nonkader.

Alex menambahkan, ada empat poin yang perlu diingat para cakada PDIP ketika terpilih sebagai kepala daerah, yang dia sebut sebagai '4 No'.

Yakni No Bribery atau tidak boleh menyuap atau menerima suap. Yang kedua adalah No Kickback atau tak boleh menerima atau mengharapkan imbal balik atas kebijakan atau keputusannya.

Ketiga adalah No Gift atau berarti tak boleh menerima hadiah ataupun gratifikasi dalam bentuk apapun. Keempat adalah No Luxurious Hospitality atau tak boleh menjamu atau menerima jamuan sebagai tamu yang berlebihan.

"Jika anda ikuti 4 No ini, saya yakin anda akan aman selama menjabat, tak perlu khawatir dan perlu takut membuat keputusan," kata Alex.

Alex mengatakan, hasil riset KPK menemukan bahwa ada sejumlah harapan terbesar masyarakat bagi pemimpinnya di daerah. Yakni kepala daerah memegang janji ketika kampanye, kepala daerah berani melaporkan dugaan tipikor, tidak mau menerima suap, melaporkan gratifikasi, mengumumkan harta kekayaan, menyuarakan gerakan antikorupsi melalui media, dan melakukan sosialisasi dan kampanye antikorupsi.

"Anda semua diharapkan jadi role model, teladan bagi masyarakat dan aparat di mana anda memimpin," ujar Alex.

Ditambahkan Hasto Kristiyanto, pimpinan KPK mengajar di sekolah partai adalah komitmen partainya untuk memastikan para cakada yang diusung melaksanakan pemerintahan untuk rakyat ketika terpilih.

"Termasuk pemerintahan yang bersih bebas korupsi. Itu kesepakatan kita bersama, perintah konstitusi, perintah undang-undang," kata Hasto.

Hasto mengatakan hal itu sejalan dengan amanat Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, bahwa Indonesia didirikan setelah sejarah perjuangan kemerdekaan yang panjang lalu diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta. Pada 1955, atau hanya beberapa tahun setelah merdeka, Indonesia berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika yang menjadi titik tolak gerakan bangsa-bangsa lain untuk lepas dari penjajahan.

"Ibu Megawati sudah mengingatkan kita semua, bahwa dengan sejarah begitu, kalau kita mempunyai nurani, kita harus bertanya apa niatan kita untuk menjadi baik bupati, walikota, gubernur? Apakah hanya untuk mengikuti nafsu-nafsu yang namanya keserakahan? Hanya untuk mencari kekuasaan? Hanya untuk mencari uang? Mari kita merefleksikannya," ucap Hasto mengutip pernyataan Megawati.

Lanjut Hasto, pihaknya berharap para cakada PDIP tidak main-main dengan amanah partai dan rakyat. "Kita tidak boleh berpikir sempit, hanya terpikir untuk kepentingan diri sendiri," kata Hasto.

Reporter: Fachrur RozieSumber: Liputan6.com