JK soal Susunan Kabinet: Jangan Kursinya Sedikit Dapat Lebih Banyak

POLITIK | 11 Juli 2019 18:06 Reporter : Intan Umbari Prihatin

Merdeka.com - Jokowi-Ma'ruf Amin tengah menimbang sejumlah nama untuk menjadi menteri di kabinet periode 2019-2024. Para partai politik dan ormas telah diminta setor nama untuk dipertimbangkan jadi menteri.

Terkait hal itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, untuk mengelola kekuasaan lebih bijaksana yaitu dengan membuat peta politik.

"Pertama harus dibikin polanya, katakanlah kalau anda berbicara untuk kekuasaan, berapa dari partai politik berapa non partai artinya profesional, kan disusun dulu, ditentukan dulu," kata JK saat memberikan arahan dihadapan para peserta kuliah umum PPRA LIX dan PPSA XXI Tahun 2019 Lemhannas di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (11/7).

Kemudian, setelah itu menentukan jumlah di kabinet disesuaikan dengan perolehan partai politik di kabinet. Dan harus dilakukan dengan adil.

"Tentu jangan yang kursinya sedikit mendapatkan lebih banyak kursi dibanding yang banyak kursinya, itu nanti kacau yang di dalam itu," lanjut JK.

JK menjelaskan, untuk menyusun kabinet kerja tidak mudah dan asal mengambil keputusan partai. Perlu dipikirkan dengan matang.

Dalam keputusan tersebut jajaran kabinet harus ada harmonisasi antara politik, wilayah, antar agama serta gender, tingkat kemampuan, hingga profesionalisme. Serta didukung seluruh rakyat Indonesia. Sehingga, kata JK, terjadi suatu harmoni kekuasaan.

"Jadi tidak mudah juga menyusun kekuasaan nasional itu, karena harus diharmoniskan antara politiknya dan harus diharmoniskan antara wilayahnya dan diharmoniskan antar agama, diharmoniskan antara gender," kata JK.

Baca juga:
Usul 10 Nama Menteri, Cak Imin Terima Berapapun yang Dipilih Jokowi
Fadel Muhammad: Partai Golkar Menghendaki Empat Kursi Menteri
Megawati Minta Anak Muda yang Akan Jadi Menteri Minimal Paham Soal DPR
Soal Koalisi dan Pilih Menteri, Megawati Serahkan Sepenuhnya ke Jokowi
Megawati Mengaku Belum Ada Ajakan dari Jokowi untuk Bahas Kabinet
Yenny Wahid Kritik PBNU Minta Jatah Kursi Menteri
Ketum PAN Tanggapi Jatah Kursi: Jangan Tanya Saya, Tanya Presiden

(mdk/rnd)